Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Asisten III Kukar Dafip Haryanto membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Urusan Pemuda, Anak, Disabilitas, Perempuan dan Budaya. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat lt 2 Bappeda Kukar, Senin (05/05/2025).
Asisten III menyampaikan sambutan dari Sekda Kukar, menjelaskan Musrenbang Tematik ini bagian dari komitmen bersama, untuk menghadirkan pembangunan inklusif, berkeadilan serta berpihak ke kelompok rentan dan strategis.
Elemen Penting Bagi Daerah
Kelompok yang disebutkan sebelumnya ini merupakan elemen penting untuk membangun daerah. Dan sampai saat ini sepenuhnya belum memperoleh ruang proporsional baik dalam perencanaan atau penganggaran.
“Melalui forum ini, kita ingin menggali aspirasi, menyerap kebutuhan, serta merumuskan usulan program dan kegiatan yang lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan. Selain itu kami juga berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, sehingga program yang dihasilkan benar-benar konkrit, terintegrasi, dan berdampak nyata,” ujarnya.
Dafip juga mengungkapkan pelaksanaan Musrebang Tematik sendiri merupakan implementasi pendekatan Tematik, Integratif, Holistik, juga Spasial. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan melalui RPJPD 2025-2045 juga didorong kebijakan perencanaan nasional dan daerah.
“Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif dari semua perwakilan OPD serta organisasi maupun stakeholder terkait atas kehadirannya tentu Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu utama pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan,” katanya.
Dafip juga mengungkapkan perlunya pendekatan perencanaan lebih fokus, mendalam juga integratif. Bisa dilakukan melalui Murenbang tematik, forum ini bisa membahas secara khusus tema tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.
Melalui pendekatan tersebut pemerintah daerah bisa menggali permasalahan secara komprehensif, dengan melibatkan pemangku kepentingan relevan. Serta melakukan penyusunan program atau kegiatan lebih tajam dan tepat sasaran.








