SANGATTA — Bagi sebagian besar petani padi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, bayang-bayang gagal panen akibat banjir, kekeringan, hingga serangan hama kerap menjadi pemicu keraguan untuk memperluas lahan tanam. Ketika modal habis tergerus bencana, mereka sering kali harus memulai kembali dari nol.
Namun, skema yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya memutus rantai ketakutan tersebut. Lewat pengintegrasian Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), pemerintah setempat mencoba memberikan “jaring pengaman” sekaligus mendorong lompatan produktivitas lahan.
Melalui alokasi APBD 2026 sebesar Rp216 juta, pemerintah daerah menjamin perlindungan untuk 1.200 hektare lahan sawah aktif. Skema ini dijalankan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan.
Sistemnya terbilang konkret: setiap hektare lahan dikenakan premi sekitar Rp180 ribu. Jika petani mengalami gagal panen akibat bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman, mereka berhak memperoleh uang pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare.
“AUTP ini memang baru kita alokasikan pada APBD 2026. Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan agar petani tidak menanggung sendiri kerugian ketika terjadi gagal panen,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur, Dyah Ratnaningrum, saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Dengan dana pertanggungan tersebut, modal kerja petani tetap terjaga sehingga mereka bisa langsung kembali mengolah tanah tanpa harus terjerat utang atau gulung tikar.
Bukan Sekadar Asuransi, Tapi Lompatan Teknologi
Di sisi lain, jaring pengaman bernama AUTP ini tidak berdiri sendiri. Pemkab Kutim menyandingkannya dengan program PM-AAS besutan Kementerian Pertanian RI.
Jika AUTP berfungsi meredam risiko kerugian finansial, maka PM-AAS bertugas memacu hasil panen melalui mekanisasi, penerapan pertanian presisi, pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, hingga efisiensi pengelolaan air.
Targetnya tidak main-main. Produktivitas padi di Kutai Timur yang selama ini rata-rata bertahan di kisaran 5 hingga 6 ton per hektare diproyeksikan melonjak hingga 10 ton per hektare. Bahkan, di beberapa lokasi percontohan, hasilnya diklaim mampu melampaui 12 ton per hektare.
“AUTP kami sinergikan dengan program PM-AAS dari Kementerian Pertanian. Jadi petani tidak hanya didorong meningkatkan produktivitas melalui teknologi modern, tetapi juga mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko gagal panen. Dengan begitu mereka lebih percaya diri untuk meningkatkan usaha taninya,” jelas Dyah.
Kepastian perlindungan inilah yang diharapkan memberi rasa aman secara psikologis bagi petani lokal untuk berani mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan skala usahanya.
Menjawab Kerentanan Pangan Daerah
Langkah menggenjot produksi dan melindungi petani ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Kutai Timur sejauh ini masih bergantung pada pasokan beras dan bahan pangan pokok dari luar daerah.
Ketergantungan tersebut membuat daerah ini rentan terhadap gejolak harga pasar maupun gangguan rantai pasok saat terjadi krisis distribusi.
Memaksimalkan hasil panen lokal dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan tersebut. Makin tinggi hasil panen petani lokal, makin besar peluang Kutai Timur untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Dyah menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di angka 1.200 hektare. “Program AUTP ini sangat penting. Ke depan tentu bisa kita tingkatkan, baik luas lahannya maupun anggarannya, untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di Kutai Timur,” ujarnya.
Memulai Langkah Pertama di September
Sebagai tindak lanjut teknis, DTPHP Kutim bersama PT Jasindo telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang disaksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor.
Seluruh data calon peserta telah diverifikasi agar tepat sasaran. Proses pendaftaran lahan nantinya didampingi oleh penyuluh pertanian melalui aplikasi digital bernama SIAP—sebuah platform yang dirancang untuk memudahkan pendataan, verifikasi, sekaligus pemantauan kegiatan budidaya secara riil.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pelaksanaan AUTP terintegrasi ini ditargetkan mulai bergulir penuh pada awal September 2026.
Program ini masuk ke dalam daftar 59 program unggulan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, sekaligus menjadi satu-satunya skema perlindungan petani terintegrasi yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur saat ini.
Bagi Pemkab Kutai Timur, ukuran keberhasilan program ini bukan sekadar berapa banyak klaim asuransi yang dibayarkan. Lebih jauh, integrasi antara perlindungan risiko dan modernisasi ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya pertanian yang lebih produktif, tangguh, dan mampu membawa daerah menuju swasembada pangan berkelanjutan.(ADV/prokopim/Kutim)








