Samarinda – DPRD Kota Samarinda mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pariwisata. Regulasi yang disiapkan sebagai landasan hukum pengelolaan destinasi wisata tersebut ditargetkan memasuki tahap finalisasi dalam dua pekan mendatang sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan masih diperlukan beberapa kali pembahasan untuk menuntaskan substansi rancangan peraturan tersebut.
“Kira-kira tiga kali pertemuan lagi, kemudian dilaksanakan paripurna untuk menjadikannya perda,” ujar Kamaruddin, Senin (26/10/2026).
Sebelum diparipurnakan, naskah Ranperda Pariwisata terlebih dahulu akan melalui proses harmonisasi. Tahapan ini bertujuan memastikan seluruh ketentuan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurut Kamaruddin, regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengelola berbagai destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan. Pengaturan juga mencakup pola kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain agar pembagian kewenangan serta tanggung jawab menjadi lebih jelas.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah mekanisme retribusi. Penerapannya harus mempertimbangkan kelayakan objek wisata serta memiliki dasar hukum yang jelas.
“Di Samarinda banyak objek wisata yang belum memenuhi syarat sehingga belum dikelola secara maksimal. Padahal, jika dikelola dengan baik, tempat-tempat itu berpotensi meningkatkan PAD,” kata Kamaruddin.
Ia menegaskan, setiap destinasi harus melalui kajian sebelum dikembangkan. Kondisi lingkungan, keberlanjutan objek, kesiapan pengelola, serta keamanan pengunjung perlu menjadi pertimbangan utama.
Dengan adanya Perda Pariwisata, pemerintah diharapkan memiliki pedoman lebih terarah dalam menata destinasi, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.
Kamaruddin berharap pembahasan segera tuntas agar regulasi tersebut dapat menjadi landasan pengembangan pariwisata Samarinda secara berkelanjutan. (Adv/ DPRD Samarinda)








