Lindungi Data Kesehatan Pasien, Pemkot Bontang Perkuat Keamanan Layanan Digital

Foto: ist

BONTANG – Perlindungan data kesehatan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam memperkuat keamanan layanan publik berbasis digital. Melalui penerapan teknologi kriptografi di RSUD Taman Husada Bontang, pemerintah berupaya menjaga kerahasiaan informasi pasien sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Data kesehatan merupakan informasi sensitif yang berkaitan langsung dengan kondisi pribadi seseorang. Pengelolaannya membutuhkan sistem perlindungan yang memadai agar informasi pasien tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Bacaan Lainnya

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Bontang ialah menerapkan layanan Sandi Data sejak 2024. Teknologi berbasis kriptografi ini memungkinkan informasi diamankan melalui mekanisme penyandian, sehingga data tidak dapat dibaca secara langsung tanpa akses atau kunci yang sesuai.

Penerapan tersebut mendapat apresiasi dari Balai Layanan Kriptografi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepala Balai Layanan Kriptografi BSSN, Yan Hadyonoer, mengapresiasi komitmen Pemkot Bontang dalam menerapkan pengamanan data berbasis kriptografi untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi.

Apresiasi itu menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan tata kelola keamanan informasi, terutama pada layanan yang mengelola data pribadi masyarakat. Perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memerlukan pengaturan akses, pemantauan sistem, serta evaluasi keamanan secara berkala.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa keamanan digital harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pelayanan berbasis teknologi harus dibangun dengan memastikan keamanan sistem dan perlindungan informasi masyarakat.

“Transformasi digital bukan hanya soal menghadirkan layanan secara online. Kita juga harus memastikan sistemnya aman dan data masyarakat terlindungi,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).

Komitmen tersebut menjadi penting setelah sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Bontang mengalami serangan siber pada akhir 2025. Pengalaman itu menjadi pengingat bahwa pengembangan pelayanan digital harus disertai upaya memperkuat perlindungan sistem dan meningkatkan kewaspadaan seluruh pihak yang terlibat.

Selain menerapkan kriptografi pada data tertentu, Pemkot Bontang memperhatikan aspek keamanan sejak tahap pengembangan situs web dan aplikasi. Layanan baru yang akan menggunakan infrastruktur pemerintah daerah perlu melalui peninjauan proses bisnis, pendokumentasian pemrosesan data pribadi melalui Record of Processing Activities (RoPA), penyusunan dokumen privasi, serta pengujian keamanan.

Diskominfo Bontang juga melakukan pemantauan berkala terhadap lalu lintas situs web dan aplikasi pada server pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas tidak wajar yang berpotensi mengganggu keamanan layanan.

Sementara itu, RSUD Taman Husada bersama Diskominfo melaksanakan pengujian penetrasi atau penetration testing setiap dua tahun. Pengujian tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh akses tanpa kewenangan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan sistem.

Ke depan, penerapan layanan kriptografi direncanakan diperluas ke sejumlah perangkat daerah yang mengelola informasi pribadi. Setelah RSUD Taman Husada, penguatan pada 2026 direncanakan menyasar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemudian dilanjutkan secara bertahap ke Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perluasan ini diharapkan memperkuat perlindungan informasi pada berbagai sektor pelayanan, mulai dari kesehatan hingga administrasi kependudukan dan kepegawaian. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik data, kebutuhan layanan, dan kesiapan infrastruktur masing-masing perangkat daerah.

Bagi Pemkot Bontang, menjaga keamanan data merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan publik yang terpercaya. Dengan memperkuat perlindungan informasi sejak proses pengelolaan hingga penggunaan layanan digital, pemerintah berupaya memastikan kemudahan pelayanan tetap berjalan seiring dengan terjaganya privasi masyarakat. (Mir)

Pos terkait