Samarinda – Pemadaman listrik bergilir yang berulang di Kota Samarinda mendorong DPRD mengusulkan kompensasi bagi pelanggan terdampak. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN (Persero) mempertimbangkan pemotongan tagihan listrik hingga 50 persen sebagai bentuk tanggung jawab atas gangguan pelayanan.
Menurut Rohim, pelanggan tidak semestinya dibebani tagihan penuh ketika pasokan listrik yang diterima terus mengalami gangguan. Besaran dan mekanisme kompensasi, kata dia, dapat dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tingkat gangguan di masing-masing wilayah.
“Kalau pemadaman bergilir terus terjadi, wajar jika tagihan listrik warga dipangkas setengahnya. Itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab PLN kepada pelanggan,” ujar Rohim, Senin (26/10/2026).
Ia menilai pemadaman tidak cukup direspons melalui pengumuman jadwal dan permohonan maaf. Masyarakat membutuhkan kepastian pemulihan layanan serta perhatian terhadap kerugian yang timbul akibat gangguan pasokan listrik.
Dampak pemadaman dirasakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga, proses belajar mengajar, hingga kegiatan ekonomi. Ketidakpastian jadwal juga membuat masyarakat kesulitan mengatur aktivitas sehari-hari.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang terdampak. Mereka mengandalkan listrik untuk mengoperasikan lemari pendingin, mesin produksi, perangkat komunikasi, dan berbagai peralatan usaha. Ketika listrik padam, produksi dapat terhenti dan bahan baku berisiko rusak.
Atas kondisi tersebut, Rohim meminta PLN tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis, tetapi juga memperhatikan hak pelanggan. Kompensasi perlu memiliki dasar yang jelas, tepat sasaran, serta mempertimbangkan durasi dan frekuensi pemadaman.
Selain itu, PLN diminta menyediakan informasi mengenai wilayah terdampak, perkiraan durasi gangguan, dan waktu pemulihan. Saluran pengaduan juga perlu dibuat lebih responsif agar keluhan pelanggan segera ditindaklanjuti.
Rohim berharap mekanisme kompensasi diumumkan secara terbuka. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menanggung sendiri dampak pemadaman yang berulang. (Adv/ DPRD Samarinda)








