Samarinda – Ruang Ruhui Rahayu di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur menjadi saksi bisu kecemasan tersirat para kepala daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim, pemangkasan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi momok utama yang mempersempit ruang gerak fiskal kabupaten dan kota.
Di tengah jepitan anggaran tersebut, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim bergeser peran: bukan lagi sekadar pemanis struktur anggaran, melainkan penopang vital stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, terang-terangan mengungkap betapa sensitifnya postur APBD daerahnya saat ini. Bagi Kutai Timur, Bankeu provinsi menjadi variabel penentu untuk mempertahankan kestabilan formula belanja pegawai serta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Formula Belanja Pegawai yang Tertekan
Efisiensi transfer dari pemerintah pusat bak efek domino yang langsung menghantam kalkulasi operasional di daerah. Ketika pasokan dana pusat menyusut, rumus perhitungan belanja operasional dan SDM ASN ikut terdistorsi.
“Belanja pegawai ini kan sedang menjerit karena ada pengurangan dari pusat, sehingga rumusnya ikut berkurang,” ujar Ardiansyah usai mengakhiri sesi forum rakor tersebut.
Ardiansyah mengamini intervensi Wali Kota Bontang dalam forum tersebut yang dinilainya sangat presisi menyasar akar masalah. Dalam skema penyusunan APBD, keberadaan Bankeu provinsi—sekecil apa pun nominalnya—memberikan suntikan variabel yang signifikan untuk menambal defisit pada alokasi belanja pegawai.
“Maka seperti kata Wali Kota Bontang, Bankeu itu sekecil apa pun jika dimasukkan akan menambah rumus alokasi belanja pegawai. Itu poin yang sangat penting,” tuturnya.
Menunggu Pencairan Rp 27,49 Miliar
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Kutai Timur tercatat mengantongi alokasi Bankeu Provinsi sebesar Rp 27,49 miliar. Angka ini terbilang moderat jika disandingkan dengan bentang geografis Kutim yang amat luas. Namun, di tengah kondisi fiskal yang serba terbatas, dana tersebut memberikan keluwesan yang berarti.
Meski begitu, alokasi tersebut masih berada di atas kertas. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini masih berada dalam posisi menanti penyelesaian prosedur administrasi penyaluran dari pihak pemprov.
“Kalau Kutai Timur angkanya tidak terlalu besar, sekitar Rp 27 miliar, dan itu pun saat ini belum disalurkan. Kita sifatnya menunggu saja,” kata Ardiansyah.
Antara Harapan dan Realisme Fiskal
Di balik ketergantungan daerah terhadap bantuan provinsi, Ardiansyah bersikap pragmatis. Ia menyadari Pemprov Kaltim pun mengarungi beban finansial yang tak kalah berat, terutama terkait peningkatan belanja operasional dan pegawai di tingkat provinsi.
Jika ke depan Pemprov Kaltim terpaksa melakukan penyesuaian ulang skema Bankeu akibat ruang fiskal yang kian menyempit, Ardiansyah memandangnya sebagai diskresi kebijakan Gubernur yang harus dipahami secara proporsional.
“Ya kalau memang nanti provinsi tidak mampu karena anggarannya mepet dan belanja pegawai provinsi juga tinggi, kita tentu paham. Tapi untuk saat ini, Bankeu tersebut sangat kita tunggu demi menjaga ritme pembangunan dan kesejahteraan ASN di Kutai Timur,” pungkasnya.(adv)








