Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Edi Damansyah Bupati Kukar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kukar 2026, di Ruang Rapat Ing Martadipura Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kukar, Selasa (22/03/25).
Edi menyampaikan dalam arahannya pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan terus menerus, gradual, fokus serta berkesinambungan. Dan atas dasar prinsip ini Pemkab Kukar harus memabngun komitmen agar seluruh kebijakan pembangunan tetap ada di koridor kaedah perencanaan dan pembangunan yang baik serta benar.
Memfilter Program dengan Tepat
Musrenbag disebutka bagian penting dalam proses partisifasi sesuai dengan Perpu, dan untuk itu preoses yang dilakukan menjadi sangat penting agar seluruh program yang direncanakan bisa terkomunikasikan dengan baik pada masyarakat.
Juga menjaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan untuk penetapan Renja tahun 2026.
“Tentunya harapan saya tolong nanti betul-betul ditajamkan money follow programnya, tolong di filter baik-baik yang mana keinginan, yang mana kebutuhan, ” ucap Edi Damansyah.
Tahun 2026 ini merupakan tahun pertama untuk pembangunan periode jangka panjang 2025-2029, Pemkab Kukar mengusungkan tema pembangunan yang menekan pada penguatan pondasi pembangunan daerah. Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 tercapai dengan baik.
Dan pencapaian Kukar Maju, Tangguh dan Berbudaya 2045 sudah dilegalkan dalam Perda no 16 tahun 2024.
“ Dimana kita membangun komitmen bersama bahwa Kutai Kartanegara 20 tahun kedepan akan menjadi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang sejahtera dan berkelanjutan, ” ujar Edi Damansyah.
Dan berkaitan dengan hal ini Pemkab Kukar merumuskan untuk pembangunan tahun 2026 yakni Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini Edi juga memberi sejumlah catatan yang harus diperhatikan terus menerus agar proses pembangunan Kukar berjalan tertib dan berdampak positif. Yakni pada seluruh jajaran Pemkab Kukar untuk menjalankan program pembangunan daerah secara kolaboratif.
Kemudian bangun pola kerja kemitraan dengan seluruh stakeholder dengan prinsip masyarakat bukan jadi objek tapi subjek pembangunan.
Dan pada seluruh masyarakat ia berharap agar terus ikut berkontribusi menjaga kondusifitas daerah, melanjakan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan optimal, sampaikan kritik, ide, kritik serta gagasan pada pemerintah secara konstruktif tiada henti. Dalam kegiatan ini turut hadir Forkopimda Kukar.








