Dalam Koordinasi dengan Kemendagri, DPRD Kutai Kartanegara Gali Dampak Perubahan UU Nomor 6 2024 bagi Pemerintahan Desa

Dalam Koordinasi dengan Kemendagri, DPRD Kutai Kartanegara Gali Dampak Perubahan UU Desa 2024 bagi Pemerintahan Desa

Acuankaltim.com – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan koordinasi dan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada tanggal 1 November 2024, guna memperdalam pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Dasman Minang Endianto, yang juga didampingi oleh anggota Komisi I lainnya, H. Muhammad Hidayat, serta staf Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara.

Bacaan Lainnya

Kedatangan mereka pun disambut oleh Miftakhul Falah, S.KM., M.Si., yang bertanggung jawab atas Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Dalam kunjungan ini, Dasman mengatakan jika tujuan dari kunjungan ini tak lain untuk melakukan konsultasi sekaligus sharing terkait dengan pelaksanaan tigas DPRD pendalaman pelaksanaan UU nomor 3 tahun 2024, yang mana di dalamnya membahas terkait dengan perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Hal ini disebabkan oleh dampak yang cukup signifikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan memberikan perubahan baik kepada UU nomor 6 tahun 2014.

Dampak yang baik ini antara lain memperkuat kedudukan desa, meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan juga mengatur tata kelola pemerintahan desa dengan lebih baik.

“Adapun garis besar dari UU ini, Masa Jabatan Kepala Desa: Masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode, dengan maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak, sehingga memungkinkan kepala desa menjabat hingga 16 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan pembangunan di desa,” ungkapnya.

Pos terkait