Dapat Usulan Penambahan Dana Hibah Dari Kodim 0906, PJS Bupati Bambang Arwanto Konsultasi Ke Kemendagri!

Dapat Usulan Penambahan Dana Hibah Dari Kodim 0906, PJS Bupati Bambang Arwanto, Konsultasi Ke Kemendagri!

Acuankaltim.com – Secara umum, dana hibah hanya akan diberikan satu kali dalam setahun oleh pemerintah, akan tetapi melalui badan kesatuan Bangsa dan politik, Kodim 0906 Kutai Kartanegara mengusulkan hibah tambahan sebagai dana penyelenggaraan Pilkada 2024 ini.

Menanggapi hal tersebut, PJs bupati Kukar Bambang Arwanto melakukan konsultasi kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas hal tersebut dengan didampingi oleh BPKAD Sukoco dan juga Plt kepala Bappeda, Sy Vanessa Vilna pada 4 November 2024.

Bacaan Lainnya

Kedatangan rombongan tersebut pun disambut hangat oleh Muhammad Valiandra yang menjaga sebagai Plh. Direktur anggaran daerah Kemendagri diruang rapat direktorat anggaran daerah.

Dalam rapat kali ini pun juga dihadiri Kabag Hukum Purnomo, sekretaris Badan Kesbangpol Sutrisno dan perwakilan Inspektorat serta perwakilan bagian Kesra.

Tujuan Bambang sendiri adalah untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan mekanisme penganggaran dan penatausahaan dari usulan tersebut. mengingat ada dua peraturan menteri dalam negeri terkait mekanisme hibah ke pemerintah pusat yang mana dalam hal ini merupakan instansi vertikal.

“Kedatangan kami kesini bersama teman – teman ini pak Plh. Direktur bahwa kami mendapatkan permintaan penambahan hibah dari Kodim 0906 KKR, dimana sebelumnya dianggaran murni tahun 2024 sudah kami anggarkan hibah tersebut dan juga sudah mendapatkan persetujuan dari TAPD dan DPRD, karena dianggap kurang jadi diusulkan ditambah untuk pengamanan Pilkada 2024” jelas Bambang Arwanto.

Dirinya juga menambahkan, apakah boleh jika dana hibah ini dilanjutkan, mengingat peraturan dari Permendagri No: 15 tahun 2023, bahwa yang tidak boleh adalah jika diperuntukkan bagi instansi pemerintah, sedangkan dana hibah untuk yang lain boleh.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Valiandra mengungkapkan bahwasanya benar adanya jikalau pemerintah hanya akan memberikan dana hibah sekali dalam setahun. Tetapi dana hibah untuk Pilkada tentu menjadi keperluan berbeda yang cukup mendesak karena berkaitan dengan suksesnya agenda nasional.

Dirinya juga menambahkan, jika memang ingin mengusulkan dana penambahan untuk dana hibah, maka setidaknya harus ada usulan baru dari penerima dana tersebut. Namun perlu diperhatikan juga, bahwa jangan melapisi usulan hibah yang sebelumnya.

Jadi bukan masalah jika memang akan mengusulkan penambahan dana hibah, hanya saja syaratnya dengan membawa usulan tertulis selayaknya proposal dari calon penerima dana hibah tersebut.

“Pada prinsipnya sih boleh saja, namun dengan catatan merupakan kebutuhan yang mendesak,” tegasnya.

Pos terkait