Dispora Kaltim Terapkan Retribusi UMKM di Area GOR Sempaja untuk Dukung Pengelolaan Sarana Olahraga

Foto : Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kaltim. Armen Ardianto.

Acuankaltim.com,SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim telah mengimplementasikan kebijakan penarikan retribusi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan di Area GOR Sempaja.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2024, yang mengharuskan pelaku UMKM untuk menyetor retribusi sesuai tarif yang telah ditetapkan.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan Perda tersebut, pelaku UMKM yang berjualan di area GOR Sempaja dikenakan tarif retribusi sebesar Rp10.000 per hari untuk satu lapak. Sedangkan, pelaku UMKM yang memiliki stand atau tempat tetap di GOR Sempaja, dikenakan tarif Rp50.000 per hari.

Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kaltim, Armen Ardianto, menyatakan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan kebijakan ini kepada pelaku UMKM dan pelaku olahraga di kawasan tersebut. Hasilnya, kebijakan ini mendapat respons positif dari pelaku UMKM.

“Alhamdulillah, setelah kami sosialisasikan terkait perda tersebut, mereka menyambut secara positif, dan akhirnya mereka tahu berapa tarif yang harus mereka setor kepada pemerintah,” ujar Armen .

Penarikan retribusi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, mengingat mereka tidak perlu lagi menghadapi masalah dengan Satpol PP karena sudah menjalankan kewajiban mereka dengan menyetor retribusi sesuai ketentuan.

“Retribusi ini akan berdampak positif terhadap pelaku UMKM, karena mereka tidak harus main kucing-kucingan dengan pihak Satpol PP. Mereka telah menjalankan kewajiban mereka untuk menyetor retribusi kepada pemerintah,” tambahnya.

Armen juga menepis anggapan bahwa kebijakan penarikan retribusi ini merupakan upaya pemerintah untuk berbisnis dengan masyarakat.

Menurutnya, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan perawatan fasilitas GOR Sempaja berjalan dengan baik.

“Masyarakat tidak boleh keliru terhadap kebijakan tersebut. Kami sama sekali tidak ingin berbisnis dengan masyarakat melalui kebijakan ini. Kami hanya memohon partisipasi masyarakat untuk melaksanakan aturan yang sudah tertuang dalam Perda No.1 Tahun 2024, karena perawatan untuk pengelolaan GOR Sempaja ini juga membutuhkan biaya yang cukup ekstra,” pungkas Armen. (Adv)

Pos terkait