DKP3 Bontang Perkuat Ketahanan Pangan melalui Reformasi Birokrasi Tematik

Foto: Debora Kristiani saat mengikuti Rapat Birokrasi.

BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang memperkuat kontribusinya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, khususnya pada sektor ketahanan pangan.

Sekretaris DKP3 Kota Bontang, Debora Kristiani, mengatakan DKP3 menjadi salah satu perangkat daerah yang masuk dalam lima fokus RB Tematik. Adapun lima tema tersebut meliputi ketahanan pangan, hilirisasi, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Bacaan Lainnya

“Setiap program kegiatan diharapkan mendukung Reformasi Birokrasi sesuai bidang masing-masing yang ada di DKP3,” ujarnya, Senin (7/9/2026).

Untuk sektor ketahanan pangan, DKP3 berfokus pada peningkatan indeks ketahanan pangan yang menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Kota Bontang.

Debora menyebut, penguatan tersebut dilakukan dengan menetapkan target serta penerapan cascading yang jelas. Artinya, setiap program dan kegiatan DKP3 diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah.

Sejumlah program turut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat. Di antaranya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat serta Gerakan Pangan Murah (GPM) guna meningkatkan akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.

DKP3 juga menjalankan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai upaya memberikan jaminan keamanan pangan. Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan terus didorong agar dapat menjadi salah satu sumber pangan bagi keluarga.

Menurutnya, penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui diversifikasi pangan lokal dan penerapan konsep Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sekaligus kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Debora menambahkan, pelaksanaan program DKP3 tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renja, Renstra maupun RPJMD. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. (Mir)

Pos terkait