BONTANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mitra kerja untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan terhadap pelayanan publik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengevaluasi kinerja sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala DKUMPP Bontang, Eko Arisandi, menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap berbagai masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (29/10/2026) pagi.
Menurutnya, evaluasi pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan penilaian internal perangkat daerah. Pemerintah juga perlu mendengar secara langsung pandangan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari layanan yang diberikan.
Melalui forum tersebut, DKUMPP berupaya menjadikan kritik dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi kekurangan, mempertahankan aspek pelayanan yang sudah berjalan baik, serta merumuskan langkah pembenahan yang diperlukan.
“Di ruang ini kritik dan saran sangat kami butuhkan sebagai landasan data untuk memperbaiki diri atas kinerja kami selama satu tahun melayani publik,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu sarana untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan, harapan, maupun kendala yang dihadapi masyarakat ketika mengakses pelayanan DKUMPP.
Keterlibatan pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga mitra kerja yang berkaitan dengan sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan, dinilai penting untuk memperkaya sudut pandang dalam proses evaluasi.
Pasalnya, bidang yang menjadi tanggung jawab DKUMPP memiliki cakupan luas dan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak hanya menyangkut urusan administrasi, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha, penguatan koperasi, serta perkembangan sektor industri dan perdagangan di Kota Bontang.
Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian berkelanjutan ialah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025–2029, jumlah pelaku UMKM di Bontang pada 2024 tercatat mencapai 21.670.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kelompok pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pelayanan pemerintah. Karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha, termasuk kemudahan memperoleh informasi, pendampingan, serta dukungan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.
Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, DKUMPP dituntut untuk terus meningkatkan responsivitas pelayanan. Masukan dari pelaku usaha maupun mitra kerja dapat menjadi salah satu pijakan untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan telah menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui FKP ini, DKUMPP Bontang berharap berbagai kritik dan saran yang dihimpun tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat menjadi dasar evaluasi dalam menentukan prioritas pembenahan pelayanan ke depan.
Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan semakin terbuka, responsif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kota Bontang. (Mir)








