DP3AKB Bontang Jalin Kerjasama dengan KUA, Tekan Angka Perceraian

Foto: Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Siti Slamet Mulyati.

BONTANG – Pengadilan Agama Kota Bontang mencatatkan sebanyak 399 permohonan perceraian hingga 22 Juli 2026, dengan sekitar 300 kasus di antaranya sudah selesai diputus.

Beberapa faktor perceraian tersebut adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, serta dipicu oleh masalah judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

Bacaan Lainnya

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang turut memberi perhatian serius dan menjalin kerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menekan tingginya angka perceraian.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Siti Slamet Mulyati, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan seperti bimbingan, pendampingan, dan edukasi pada calon pasangan suami istri.

Adapun beberapa segmen yang menjadi sasarannya adalah BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) untuk remaja usia sekolah dan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) untuk calon pengantin.

“KUA itu biasanya terdapat Kelas Catin (Calon Pengantin) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kami acap kali diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan materi terkait kesehatan mental, kesehatan secara umum, serta PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan),” terangnya, Sabtu (29/8/2026)

Ia menjelaskan, edukasi mengenai PUP menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang hendak membina rumah tangga memiliki kesiapan secara fisik, mental, maupun finansial.

Dirinya juga menyampaikan, ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika pernikahan sering kali menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga di usia muda.

Baginya, persoalan ekonomi dan maraknya paparan judi online serta pinjaman online telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga di Kota Bontang.

“Banyak kasus perceraian yang berakar dari jeratan utang akibat kebiasaan buruk tersebut hingga memicu pertengkaran hebat di antara pasangan,” ucapnya.

Dia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor antara DP3AKB, KUA, dan Dinas Kesehatan, dapat menciptakan hulu pelayanan keluarga yang solid.

Dengan membekali calon pengantin dari sisi kesehatan fisik, psikologis, hingga kesiapan sosial, risiko terjadinya perselisihan di kemudian hari dapat ditekan secara signifikan. (Mir)

Pos terkait