DPMD Kukar Fasilitasi Desa dan Tegaskan Batas Wilayah Sebagai Kunci Regulasi Wajib Tertib Administrasi Pemerintahan

Foto Rapat Koordinasi DPMD Kukar

Tenggarong – Ambisi pemekaran dan penyusunan tata ruang di puluhan desa di Kutai Kartanegara (Kukar) berpotensi mandek. Pasalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kukar menegaskan bahwa kepastian batas wilayah desa bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat wajib yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, memperingatkan bahwa desa yang belum menuntaskan dokumen batasnya sesuai standar regulasi akan terhambat dalam perencanaan jangka panjang mereka.

“Batas wilayah harus mengikuti kaidah Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56. Desa yang belum menyelesaikan batas tidak dapat dimekarkan dan juga tidak dapat menyusun tata ruang desa,” ungkap Arianto, Sabtu (22/11/2025).

Konsekuensi regulasi ini terlihat jelas dalam kasus Desa Jembayan. Rencana pemekaran desa tersebut menjadi Desa Jembayan Hilir terpaksa tertunda. DPMD Kukar telah memfasilitasi pertemuan pada 17 November 2025 untuk membahas batas wilayah, namun pemekaran belum bisa berjalan sebelum dokumen batas diperbaiki dan diselaraskan sesuai kaidah yang berlaku.

“Desa Jembayan kemarin ingin mekar. Maka batas desanya harus diperbaiki sesuai kaidah. Harapan kami semua pihak dapat ikut mendorong percepatan penyelesaian batas desa,” ujarnya.

Secara keseluruhan, meskipun progres Kukar telah mencapai sekitar 90 persen, masih ada sekitar 36 desa yang membutuhkan peninjauan dan penyesuaian dokumen, terutama terkait perubahan bentuk dokumen dari Surat Keputusan (SK) menjadi Peraturan Bupati (Perbup).

DPMD menilai bahwa percepatan penyelesaian sisa 10% desa ini membutuhkan keterlibatan penuh dan pemahaman teknis dari pemerintah desa. Penegasan batas merupakan penentu arah pembangunan dan legitimasi perencanaan.

Oleh karena itu, DPMD memastikan akan terus mendampingi desa-desa untuk menyempurnakan dokumen dan mencapai finalisasi.

“Kami berharap desa-desa bisa memahami dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dengan demikian, seluruh proses penegasan batas desa dapat segera tuntas sesuai ketentuan Permendagri,” pungkasnya.

Pos terkait