Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Pemkab Kukar yang diwakili oleh Alfian Noor Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, lakukan audiensi dan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN. Di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/05/2025).
Hal ini dilakukan berkaitan dengan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Kawasan Gambut yang Berada diluar Kawasan Hutan Dalam Kukar. Turut hadir dalam kesempatan ini Wisnu Tjandra Dirut PT. Tirta Carbon Indonesia (TCI), Dir Operasional Antonius Sj dan Ovi AS. Dari TC, Kadisbun M. Taufil, Edi. J dari DPPR, dan Baharuddin dari DPMPTSP.
Permohonan Pengamanan Area
Rombongan Pemkab Kukar disambut oleh Erik Penata Ruang Ahli Madya perwakilan Kementerian ATR/BPN. Ketika ditemui selepas kegiatan, Alfian Noor menyebutkan kegiatna ini merupakan permohonan pengamanan area yang sudah dilakukan kerjasama antara Pemkab Kukar dengan pihak perusahaan pengembang karbon, dengan luas area lahan 55 ribu hektare.
“Salah satunya tujuan Pemkab Kukar melakukan koordinasi karena kementerian ATR/BTN yang nantinya akan mengeluarkan PKKPR (dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang),” ungkapnya.
Koordinasi tersebut didasari kekhawatiran Pemkab Kukar dan ingin mengamankan area kerjasama. Karena jika terjadi kewenangan diluar kuasa Pemkab Kukar dikhawatirkan terjadi kewenangan lain, sebab lahannya belum memiliki KBLI, rentan terjadi perjanjian lainnya.
Dirinya juga menjelaskan pengelolaan karbon ini mempunyai banyak manfaat. Salah satunya sebagai pemulihan lingkungan dan nantinya akan dilakukan navigasi bagi area rusak. Masyarakat juga dapat terbantu kesejahteraannya serta Pemkab Kukar akan mendapat hasil karbon serta masuk sebagai kas daerah.








