Forum Perangkat Daerah: Sekda Kukar Tegaskan untuk Fokus Tingkatkan APD

Oplus_131072

Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Sunggono Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara membuka Forum Perangkat Daerah/Bappeda Kukar 2025, di Ruang rapat Martadipura Lt 1, Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati, Jumat (14/3/25).

Pada hari tersebut turut hadir Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala serta jajaran Bappeda, BPKAD Kukar, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademis, dan undangan lainnya.

Bacaan Lainnya

Forum Lintas Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan amanah Permendagri No.86 tahun 2017, menjadi wadah koordinasi antar perangkat daerah. Untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.

Adanya forum ini sebagai bagian dari tahapan perencanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 mendatang. Dalam kesempatan ini Sungguno menekankan agar fokus pada upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Dilakukan evaluasi Perda yang tidak berjalan dengan baik seperti Perda Rumah Walet. Kemudian juga memaksimalkan potensi pendapatan berbagai sektor. Optimalkan aset daerah yang tersedia untuk menghasilkan PAD, serta merealisasikan puntan PBB dengan baik. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan Kukar pada Dana  Bagi Hasil dari pertambangan -Migas yang berkurang dan suatu saat nanti akan habis.

 

“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” tegasnya Sunggono.

 

  • Tujuan adanya musyawarah ini untuk menykrinkonkan program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling berkesinambungan, mendukung, dan tidak tumpang tindih.
  • Kemudian untuk menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan sektor swasta.
  • Selain itu juga sebagai efisiensi dan efektivitas anggaran, mencegah terjadinya duplikasi anggaran dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
  • Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi, menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
  • Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi – Memberikan ruang bagi semua perangkat daerah untuk melaporkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan program serta Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis hasil (performance-based budgeting).
  • Memperkuat Kolaborasi Antar OPD
  • Menyatukan visi dan misi setiap OPD agar bekerja dalam satu tujuan pembangunan daerah. Memudahkan koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas sektor, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan pembangunan.

Menampung Masukan dari Berbagai Pihak

Forum ini menjadi wadah untuk menampung dari berbagai pihak seperti OPD, DPRD, dunia usaha, perwakilan masyarakat, hingga akademisi. Selain memberikan saran, diharapkan juga bisa memberi kritik dan masukan terhadap awal rencana kerja Perangkat Daerah.

Output utama yang bisa dihasilkan dari musyawarah ini; Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, Berita Acara dan Rekomendasi Forum hasil diskusi, usulan, serta keputusan akhir. Kemudian juga rencana aksi tindak lanjut yang dapat muncul dalam diskusi.

Yang paling utama adalah Penyusunan Program Berbasis Data, membahas kebutuhan masyarakat yang sudah terverifikasi, serta identifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan program sebelumnya. Berbagai hal ini dapat tertuang dalam dokumen perencanaan masing-masing daerah.

 

“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan Sinergi dan perkuat Komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” demikian ucap Sunggono.

Pos terkait