Guna Tingkatkan Akses Informasi Publik, Diskominfo Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Guna Tingkatkan Akses Informasi Publik, Diskominfo Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.

Acuankaltim.com – Guna meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait dengan pentingnya pengelolaan informasi serta transparansi dan akuntabel di tingkat pemerintah desa, Diskominfo Kutai Kartanegara menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik.

Acara ini pun diselenggarakan di gedung serbaguna kantor Bappeda Kukar, pada Kamis 7/11/2024 kemarin, yang bertujuan dalam memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Plt. Kadis Kominfo Kukar Solihin mengungkapkan bahwasanya kegiatan ini tak lain bertujuan memberikan pemahaman mengenai seberapa penting mengelola informasi secara transparan di tingkat desa sebagai konsekuensi dari undang-undang badan publik desa.

Terkait dengan perundang-undangan desa, menurutnya di dalamnya ada pembahasan tentang informasi dan kewajiban bagi aktivitas publik, diseminasi serta peningkatan kualitas SDM.

Sehingga sudah seharusnya pihak pemerintah desa mampu menjalankan hak informasi publik kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.

“Berdasarkan regulasi-regulasi tersebut, maka desa terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi berikut turunan dari regulasi tersebut berikut wewenang dan kewajibannya.” ujar Solihin.

Solihin juga menekankan pentingnya Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa.

Yang nantinya informasi tersebut dapat disimpan dan dikelola oleh suatu badan publik berkaitan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan pemahaman dari seluruh badan publik desa dengan memahami regulasi terkait PLID dan PPID dalam hal informasi serta komunikasi.

Solihin juga menekankan untuk membuat SK PPID desa, melakukan koordinasi pada unit kerja, seperti mengumpulkan, mengelompokkan apa saja informasi yang dapat dipublikasikan pada media desa.

“Desa dan badan publik desa wajib mengintegrasikan postingan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kementerian Desa RI dalam kaitannya dengan penggunaan dana yang bersumber pada APBD dan APBN,” ujarnya.

Dirinya juga berharap agar setiap peserta yang turut hadir dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik ini dapat menyimak dengan baik dari awal hingga akhir.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar tujuan kegiatan ini dapat tercapai sesuai harapan, ” pungkasnya.

 

Pos terkait