Pada hari Jum’at tanggal 1 November 2024 kemarin telah dilaksanakan acara dialog publik se-provinsi Kalimantan timur yang bertempat di hotel Mercure, Samarinda. Banyak yang turut hadir dalam acara ini termasuk Sekda Kabupaten Kukar Sunggono dengan didampingi oleh Riyandi Elvender sebagai kepala bidang kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat DPMD Kukar.
Pada acara yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat atau DPM dan pemerintah Desa (Pemdes) banyak tokoh masyarakat yang hadir dengan totalnya mencapai 140 peserta. Di antaranya seperti kesultanan Kalimantan Timur, sekretaris Daerah kepala adat, dan beberapa toko masyarakat lain yang punya peranan penting dalam masyarakat adat.
Dalam pidatonya Ujang Rachmat mengungkapkan terima kasih serta apresiasi kepada DPM-Pemdes provinsi Kaltim dalam tajuk mencoba mengidentifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat atau MHA yang ada di Kaltim. Dialog menjadi langkah penting sebagai upaya memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat di Kaltim.
Masyarakat hukum adat di Kaltim tak hanya berperan dalam menjaga tradisi, budaya dan pilar utama pada kelestarian alam, namun juga punya peranan membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Makka diharapkan melalui kegiatan seperti ini bisa jadi sarana mendengarkan apresiasi juga gagasan untuk mengembangkan solusi agar hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur dapat diakui.
Di lain sisi, usai menyimak acara tersebut Sunggono mengapresiasi jajaran DPM serta Pemdes pemprov Kaltim yang telah sukses menyelenggarakan acara dialog publik yang bisa menjadi momen sarana untuk menguatkan kolaborasi, juga memperkuat sinergi antara pemerintah masyarakat adat rumah akademisi serta organisasi masyarakat lain.
Dengan begitu maka dapat menyusun strategi yang berkelanjutan dan memastikan partisipasi dari semua pihak sudah sejalan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengakuan itu merupakan salah satu langkah awal kita yang pada intinya Masyarakat adat ini merupakan bagian integral, identitas kekayaan, budaya di Kalimantan Timur dan perlu dukungan semua pihak dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut,” jelas Sunggono.
Terkait hal tersebut Puguh harjanto selaku panitia pelaksana yang juga sebagai kepala DPM dan Pemdes provinsi Kaltim mengungkapkan Jika kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi undang-undang dasar 1945 pasal 18 B. Bahwasanya negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
Dan sesuai dengan UU Desa 96 B pada akhirnya Pemdes provinsi serta kabupaten Kota melakukan penataan pada kesatuan masyarakat hukum adat yang pada akhirnya ditetapkan sebagai desa adat.
Pengakuan MHA dari sudut pandang Permendagri 52 Tahun 2014 (Pasal 2) Gubernur dan Bupati serta Walikota setidaknya memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan membentuk panitia hukum adat kabupaten kota yang kebetulan belum ada SK-nya. Yang mana pada proses pengakuan masyarakat ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain seperti proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan SK Bupati atau Walikota.
Dari tahun 2021 hingga 2024 ini, setidaknya ada 27 dokumen permohonan pengakuan MHA dan dari total tersebut baru 13 dokumen saja yang sudah diverifikasi teknis, sedangkan untuk dokumen lainnya masih menunggu antrean verifikasi.
Dan pada tahun 2024 ini, terdapat 240 masyarakat adat yang telah berhasil mendapatkan pembinaan dari Pemprov melalui DPM melalui berbagai bentuk kegiatan. Dan pada dasarnya masyarakat adat di Kalimantan Timur juga butuh pengakuan serta perlindungan dari pemerintah dan elemen lain sehingga budaya dan hak-haknya di masa depan dapat dipenuhi dan terus berlangsung baik.








