Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Rahman, mengingatkan tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kukar agar mematuhi aturan batas maksimal dana kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. KPU menetapkan batas maksimal penggunaan dana kampanye sebesar Rp 44,95 miliar untuk tiap paslon.
Menurut Muhammad Rahman, batas dana kampanye tersebut mencakup berbagai kegiatan kampanye, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, pembuatan dan penyebaran bahan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye (APK).
“Dana kampanye sudah diawasi ketat, sehingga kami mengingatkan agar paslon mematuhi aturan ini,” ujar Komisioner KPU Kukar Divisi Teknis Penyelenggaraan itu, Senin (14/10/2024).
Rahman menambahkan, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dari masing-masing paslon akan dipantau melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka). Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye, yang mengatur sumber dan batasan dana kampanye selama Pilkada.
Rahman menjelaskan bahwa ada tiga sumber dana yang sah untuk kampanye, yaitu dari harta pribadi paslon, sumbangan perseorangan, dan sumbangan dari badan hukum swasta.
“Sumbangan perseorangan dibatasi maksimal Rp 75 juta, sedangkan sumbangan dari badan hukum swasta dibatasi maksimal Rp 750 juta,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan setiap paslon dalam melaporkan dana kampanye mereka secara transparan.
“Ada tiga tahap pelaporan yang wajib dilakukan, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” tutupnya.
KPU Kukar berharap setiap paslon dapat mengikuti aturan ini dengan baik, guna menjaga transparansi dan integritas dalam proses Pilkada.(ADV)








