Rapat Koordinasi Kebijakan Penataan Administrasi Wilayah IKN

Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Dafip Haryanto, Asisten III Kukar mengiikuti rapat koordinasi penyusunan kebijakan Penataan Administrasi Wilayah Delineasi Ibu Kota Negara, di Hotel Raya Kuningan, Rabu (11/06/2025).

Rapat tersebut dibuka serta dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Dr. Thomas Umbu Pati. Turut hadir Pemkab Penajam Paser Utara dan Kukar, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kaltim. Dari Kukar  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Arianto dan Dari Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah.

Bacaan Lainnya

Pemantapan Proses Penataan Administrasi Wilayah

Thomas mengungkapkan rakor ini untuk memantapkan proses penataan administrasi wilayah yang terpotong delineasi IKN. PIhaknya sendiri memberikan fokus perhatian pada Kukar dan PPU yang terpotong delineasi IKN.

 

““Hal yang menyangkut masyarakat perlu kita dalami agar tak terjadi perselisihan,” ujarnya.

 

Penataan tersebut harus segera mendapatkan tindak lanjut. Pihak OIKN akan melakukan diskusi dengan masyarakat yang termasuk dalam wilayah IKN.

 

“Saya yakin dan percaya kita sebagai mitra (OIKN-PPU dan Kukar.red) mampu berkomunikasi dengan baik terkait urusan ini, kami tak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daerah mitra, kan kota,” ungkapnya.

 

Hal penting saat ini konsepnya sudah selesai 2025-2027. Untuk penyelesaian administrasi di lapanganlah yang dibahas dalam pertemuan ini, agar proses dilapangan bisa lebih cepat. Batas wilayah harus selesai sepenuhnya, baru dapat dilakukan penataan.

Berdasarkan hasil rapat, penyelesaian batas wilayah IKN akan dibantu Kemendagri, penataannya oleh OIKn, Kukar dan PPU. Pihaknya juga nantinya membantu memfasilitasi aliran listrik yang sudah dibangun di Desa Batuah Loa Janan, secepatnya dialiri oleh PLN.

 

“Ini adalah penyerahan wilayah dua kabupaten kota untuk IKN. Kami akan lakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sedangkan itu, Dafip menyampaikan secara unsur kebijakan dari hasil pertemuan di Butuah Loa Janan, sudah diserahkan sejumlah rujukan yang dapat digunakan. Pemkab Kukar sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan delineasi IKN.

 

“Pemkab sudah mengumpulkan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat terkait delineasi ini, pada prinsipnya mendukung proses yang ada,” demikian ujarnya.

 

Dirinya juga mengusulkan penamaan wilayah, jika tidak ada penduduk boleh diganti, jika penduduk masih tinggal tidak usah diganti nama wilayahnya.

 

“Kami sudah melakukan beberapa konsep penataan desa delineasi IKN. Pesan Bupati agar mendapat kepastian proses percepatannya karena berkaitan dengan aspek layanan masyarakat dan pembangunan,” ujarnya.

 

Dafip sendiri meminta bantuan OIKN terkait jaringan listrik yang dibangun di Batuah Loa Janan supaya segera mendapatkan aliran listrik dari PLN.
Dalam rapat ini juga dibentuk Tim Terpadu Administrasi Wilayah IKN, diisi oleh Pemprov Kaltim, OIKN, Pemkab Kukar-PPU, Kemendagri serta stakeholder terkait lainnya.

Pos terkait