Redistribusi Tanah di Kutai Kartanegara: Solusi Kepastian Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Redistribusi Tanah di Kutai Kartanegara: Solusi Kepastian Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Acuankaltim.com – Reformasi agraria kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), seiring digelarnya Sidang Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) oleh Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kukar.

Hadir dalam acara ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, guna mendorong redistribusi tanah demi memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kukar.

Bacaan Lainnya

Dilaksanakan pada Senin, 11 November 2024 bertempat di gedung serbaguna kantor Dispora Kukar, Ahmad Taufik mengatakan bahwa acara redistribusi tanah bertujuan untuk pembagian tanah serta memberikan hak milik atas tanah tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

“Semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah Masyarakat,” ujarnya.

Taufik juga sempat menjelaskan tujuan dari redistribusi tanah sendiri tak lain agar dapat meningkatkan lagi badan sosial ekonomi, subjek redistribusi tanah. Terlebih memang tanah tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan dan termasuk dalam program TORA sedangkan masyarakat memanfaatkannya.

“Kita berharap ke depan GTRA ini berjalan lancar sehingga apa yang masih jadi permasalahan di masyarakat bisa terselesaikan dengan baik.” Harapnya

Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala ATR/BPN Kabupaten Kukar Aag Nugroho, bahwasanya si Kukar sendiri ada sekitar 10 kecamatan dengan 18 desa di dalamnya, antara lain Anggana, Kembang Janggut, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Kaman, Muara Wis, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kenohan yang masuk dalam redistribusi tanah.

” Semoga kegiatan ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat sehingga mendapatkan ketenteraman untuk mendapatkan sertifikat dengan catatan khusus kawasan Tora (Tanah Obyek Reforma Agraria) ini tidak bisa dialihkan selama 10 tahun berdasarkan ketentuan dan tidak mudah diperjual belikan.” tutupnya.

 

 

Pos terkait