Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Sekda Kukar, Dr. H Sunggono memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I tahun 2025, di Aula Bappeda Lantai I, Kantor Bappeda Kukar, Senin (02/06/2025).
Sekda mengatakan Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008, perihal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral pada tindakan serta kegiatan, dilakukan terus menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Upaya perbaikan tata kelola pengendalian dan evaluasi rencana daerah, dimana tata kelola menjadi titik sentral dalam proses perbaikan kualitas pembangunan daerah, untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit yang harus terus dibudayakan dalam sistem organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya Penguatan manajemen, kualitas data dan Informasi melalui Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Pengembangan manajemen resiko, Penggunaan teknologi informasi, Transparansi dalam proses pengadaan, Pengendalian Internal yang terintegrasi, Evaluasi secara rutin, Perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Sunggono mengungkapkan melalui kegiatan ini seluruh kepala OPD bisa mewujudkan eksistensi perencanaan pembangunan daerah. demi memastikan keberhasilan pembangunan bisa tercapai sesuai indikator kinerja juga mencegah penyalahgunaan APBD.
“Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan serta melaksanakan kebijakan pembangunan, sehingga hal ini menjadi penting untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efesien dan efektif. Selain itu output Rakordal hari ini yang kita laksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah kita laksanakan di caturwulan I tahun 2025, yang untuk selanjutnya nanti hasil evaluasi akan kita gunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” ujarnya.
Sedangkan itu, Kepala Bappeda Kukar Vanessa Vilna mengungkapkan urgensi rakordal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri no 86 tahun 2017, terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Perda terkait ata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Atas dasar hal ini diperlukan peran yang aktif seluruh kepala OPD lingkup Pemkab Kukar untuk melakukan tata kelola pada pelaksanaan pembangunan caturwulan pertama ini.
“Perlu ada penyesuaian terhadap pelaporan dari setiap OPD, selain itu melalui momentum ini kami sampaikan juga bahwa keluaran Rakordal sampai dengan bulan April 2025 dimana tinjauan kendala clan, permasalahan target hasil Analisis Pelaporan Kinerja, bahan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan/Sub Kegiatan, Arah Kebijakan dan Target Penyerapan Anggaran dan Kinerja Pembangunan Pendapatan Daerah dengan kesimpulan menunjukkan perlu dilakukan Perubahan RKPD 2025, dan proses perubahan RKPD dilakukan sebagai dasar Perubahan APBD 2025,” ujarnya.








