Acua kaltim.com – Saat ini kabupaten Kukar telah memiliki kartu kredit sendiri dan pada Jum’at 29 November 2024 Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) meresmikan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kukar.
Acara peresmian ini sendiri dilaksanakan di Hotel Mercure, Samarinda, banyak yang hadir dalam acara tersebut antara lain Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Dr Horas Maurits Panjaitan, Kepala OJK Provinsi Kaltim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Utama Bankaltimtara, serta beberapa pihak dari lingkungan Pemkab.
Acara ini dimulai dengan penyerahan secara simbolis KPPD dari Bankaltimtara kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kukar Sukotjo.
Sekda, dalam sambutannya mengatakan bahwa perangkat daerah dan ASN telah termotivasi dengan program Kukar idaman oleh sebab itu pada program yang berkaitan dengan digitalisasi hampir semua mendapatkan respon positif.
KKPD adalah hasil inovasi pemerintah sebagai jawaban dari tuntutan atas perkembangan teknologi maupun digitalisasi yang terus bertumbuh pesat.
Juga menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mendukung pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari yang awalnya berbentuk tunai menjadi cashless atau non tunai.
Penerapan KKPD dalam pelaksanaan APBD sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tak lain tujuan dari pelaksanaan ini guna meningkatkan efisiensi biaya administrasi, keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund/Idle Cash, mengurangi potensi fraud dan lainnya.
“Implementasi KKPD menjadi salah satu kendali dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Implementasi KKPD juga merupakan bagian dari proses digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.
Dirinya juga melanjutkan tentang implementasi KKPD, yang mana pemda wajib menggunakan kartu kredit minimal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) dalam pembayaran dan pengadaan barang/jasa, serta harus memprioritaskan Produk Dalam Negeri.
“Semoga peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini dapat menjadi solusi percepatan dan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan mampu menambah kekuatan perekonomian daerah dari berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” pungkasnya.








