Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Sunggono selaku Sekda Pemkab Kukar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah Bupati dan Wabup Kukar tahun anggaran 2024. Ia menyampaikannya dihadapan DPRD Kukar dalam rapat Paripurna ke IV di ruang Sidang Utama, Senin (24/03/25).
Rapat kali ini dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Junaidi yang didampingi wakil ketua sementara yakni AIni Faridah. Dihadiri oleh sebanyak 26 anggota, serta Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Kukar.
Paparan Sekda Kukar Sunggono
“ahun Anggaran 2024 sendiri mengangkat tema Pembangunan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan, dan bukti keberhasilan tersebut dengan berbagai penghargaan yang diterima, baik di tingkat regional maupun nasional,” katanya.
Ia menyebutkan untuk realisasi Pendapatan Anggaran Daerah 2024, Pemkab Kukar berhasil merealisasikannya di angka Rp 12.702.063.635.451,50 dari target Rp 14.312.025.946.608,00 atau 88,75%.
Sedangkan untuk realisasi belanja daerah Rp 12.808.056.939.981,10 dengan target Rp 14.531.000.000.000,00 atau 88,14%.
Sunggono menyampaikan LKPJ ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas publik serta menunjukan transparansi pada masyarakat dan DPR. “Jadi dari semua yang telah disampaikan mengenai capaian dan kinerja Pemkab Kukar selama tahun anggaran 2024 tadi, semoga kedepannya lebih baik,” tuturnya.
Sekda Sunggono juga memberikan penjelasan terkait LKPJ ini sudah sesuai amanat Kemendagri dalam PP No 13 tahun 2019. Yakni mengatur kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kinerja publik pada DPRD sebagai bagian mekanisme akuntabilitas publik.
“LKPJ ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman. Dan Alhamdulillah, hampir seluruh target kinerja kita telah tercapai pada tahun 2024. Hanya sebagian kecil yang belum terpenuhi karena beberapa kendala tertentu,” jelasnya.
Plt Ketua DPRD Kukar Junaidi menyebutkan LKPJ sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban pada kepala daerah terhadap pelaksanaan pemerintah selama satu tahan anggaran. Ia juga menegaskan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPJK serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemda.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan refleksi hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam konteks kesetaraan dan kemitraan eksekutif dan legislatif,” katanya.








