Solidaritas Wartawan Kaltim Ingatkan Masyarakat Dan Pejabat Untuk Bijak Dalam Bermedia Sosial

Suasana Konfrensi Pers yang dilaksanakan Aliansi Solidaritas Wartawan Kaltim.

Samarinda- Puluhan Jurnalis yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) melakukan konferensi pers dalam rangka menanggap kehebohan yang belakang viral di media sosial.

Bukan tanpa alasan konferensi pers ini dilakukan sebab menurut mereka apa yang telah terjadi dan viral tersebut di khawatirkan dapat memecah belah dan menggangu kondusifitas ketentraman di masyarakat.

Menurut SWK Diduga Dua pejabat publik terlibat dalam ramainya siaran bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di media sosial.

Keterlibatan keduanya menjadi sorotan Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) yang menekankan pentingnya etika dan profesionalisme pejabat publik, khususnya dalam menggunakan media sosial agar tidak memicu konflik horizontal.

“Pejabat publik yang sedang berperkara kami harapkan dapat berbicara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK dalam konferensi pers berlokasi Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025).

SWK juga menyampaikan keprihatinan atas adanya nuansa politis dalam kasus tersebut.

Menurut mereka, pernyataan dari dua anggota dewan justru melebar ke isu di luar substansi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Kaltim.

Selain itu, SWK menilai adanya campur tangan pihak lain yang turut berkomentar dan memperkeruh situasi.

“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan terburu-buru menghakimi atau membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tambah Faisal, anggota SWK lainnya.

Aliansi wartawan ini juga mengingatkan para jurnalis dan pengguna media sosial untuk selalu berpegang pada kode etik jurnalistik, menjaga keseimbangan pemberitaan, dan menguji kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

“Kami tidak masuk dalam ranah hukum masing-masing pihak, namun ingin mengingatkan pentingnya tanggung jawab kita bersama sebagai pilar keempat demokrasi,” lanjut Oktavianus.

SWK menilai, konflik di media sosial yang berbau SARA melibatkan pejabat publik dapat mengancam kondusivitas daerah, terlebih jika disebarkan oleh akun dengan banyak pengikut.

“Hal-hal yang dapat memancing reaksi besar di masyarakat seharusnya bisa diantisipasi dengan kedewasaan,” ujar Anjas, anggota SWK.

Dalam pernyataannya, SWK juga menyerukan agar para anggota DPRD Kaltim lebih fokus mencari solusi bagi efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat, daripada saling melempar opini di media sosial.

“Daripada ribut di media sosial, lebih baik gunakan platform itu untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Diakhir Oktavianus mengingatkan kembali pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral pejabat publik maupun jurnalis dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Jangan sampai kita lalai atas tanggung jawab kita sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkasnya.

Pos terkait