Acuankaltim.com – Untuk memiliki catatan laporan keuangan yang lebih baik, tentunya ada beberapa hal yang harus diterapkan, salah satunya adalah dengan diadakannya rapat entry meeting BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan Timur.
Topik terkait dengan kepatuhan belanja Pemkab Kukar menjadi pembahasan yang diangkat pada rapat yang diadakan di ruang rapat Daksa Arta BPKAD Kukar pada (5/10/2024). Dalam rapat ini pun dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain seperti sekda Kukar Sunggono, asisten administrasi umum Dafip Haryanto dan lainnya nyang juga berkepentingan di dalamnya.
Dimulainya rapat kali ini ditandai dengan Nana Suryana sebagai pengendali Teknis BPK RI Kaltim yang memberikan sambutannya, di mana dirinya membahas terkait dengan undang-undang nomor 15 tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT terdapat beberapa hak yang meliputi di dalamnya, antara lain seperti tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pengawasan pada modal belanja.
Seperti misalnya belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi serta jaringan dan lain-lain.
“Sasaran pemeriksaan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa, serta belanja modal,” jelas Nana Suryana.
Pada rapat kali ini, Sunggono pun memberikan sambutannya serta memberikan apresiasi kepada tim BPK RI sebagai perwakilan dari provinsi Kaltim di Pemkab Kukar. Dirinya mengemukakan bahwa terkait dengan pemeriksaan kepatuhan belanja memang sudah menjadi agenda tahunan.
Dengan salah satu tujuannya yang pasti adalah agar pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara ini mampu memiliki catatan laporan keuangan yang baik.
Tak lupa Sunggono juga mengingatkan bagi pihak yang nantinya akan bertugas di lapangan untuk melakukan pemeriksaan ini agar ada pejabat terkait yang mendampingi. Sehingga saat nanti berada di lapangan (lokasi yang menjadi subjek pemeriksaan-red) dan memerlukan dokumen atau data tertentu akan lebih mudah terakomodir.
Proses pemeriksaan ini pun akan berlangsung selama 25 hari dimulai tanggal 5 sampai 29 November. Pihak yang akan bertugas dalam pemeriksaan ini pun tak lain merupakan Tim BPK yang berisikan 7 anggota dan dipimpin oleh Toni Rico Siahaan.








