BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang terus memperkuat sinergi lintas sektor.
Kepala DP3AKB, Bachtiar Mabe, mengatakan bahwa sinergi tersebut dilakukan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari DPUPR, Perkim, DLH dan Dinkes.
Koordinasi dan komunikasi itu dilakukan dalam rangka mewujudkan Bontang mendapatkan predikat kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
“Kami terus bekerja dengan optimal menjalankan berbagai program yang ramah anak bersama seluruh OPD terkait,” katanya, Minggu (27/9/2026).
Ia menjelaskan, DP3AKB tidak bisa bekerja sendiri. Pasalnya, baik DPUPR, Perkim, DLH dan Dinkes juga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang sangat penting.
Dirinya mengungkapkan, terdapat 24 indikator penilaian Kota Layak Anak (KLA) yang terbagi dalam lima klaster utama. Klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus bagi anak.
“Peran aktif media diperlukan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Selain itu, dunia pendidikan juga berperan signifikan,” ujarnya.
Bachtiar menegaskan, menegaskan bahwa pencapaian predikat KLA bukan hanya sekadar mengejar penghargaan administratif, melainkan wujud komitmen nyata dalam menjamin hak-hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.
Selain keterlibatan pihak pemerintah, Bachtiar juga menyoroti pentingnya kontribusi sektor swasta dan komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif menciptakan iklim kota yang benar-benar kondusif bagi tumbuh kembang anak.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga konsistensi kerja sama ini sehingga status Kota Layak Anak dapat diraih dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh warga Kota Taman. (Mir)








