166 PPPK Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Terima SK

Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara –  166 PKK untuk lingkungan Setdakab Kukar menerima Surat Keputusan (SK), selepas pelantikan oleh Bupati Kukar pekan lalu. SK ini diserahkan secara simbolis oleh Sekda Sunggono pada perwakilan P3K dari 12 bagian, ketika Apel Pagi di Halaman Kantor Bupati, Senin (02/06/2025).

Apel ini diikuti oleh ASN dan PPPK Setda, yang dihadiri juga oleh Kepala Bagian di 12 bagian. Sunggono mengungkapkan bahwa dengan pengangkatan THL menjadi PPPk ini menjadi peningkatan pendapatan atau gaji cukup besar, dan ini harus diimbangi dengan meningkatnya kinerja.

Bacaan Lainnya

 

“Dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dari THL ke PPPK, teman-teman juga harus meningkatkan kinerjanya,” ujar Sunggono.

 

Ia juga mengungkapkan, meski kebijakan tentang pengangkatan P3K ditentukan oleh PAN-RB dan BKN, formasi dimasing-masing daerah merupakan kewenangan Pemda. Kebijakan formasi P3K juga merupakan keputusan dari Bupati berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

 

“Kita sudah bersurat ke Menpan dan BAKN minta kebijakan supaya R2 dan R3 itu nanti diangkat dengan kebijakan daerah namun belum ada jawaban, jadi teman-teman yang R2 dan R3 bersabar dan ini Pak Bupati (Edi Damansyah.red) terus mengupayakan berkomunikasi dengan BAKN mudah-mudahan nanti bisa diangkat dan penempatannya sesuai kebijakan daerah,” ungkapnya.

 

Jika nanti R2 dan R3 tahap I dan tahap II diangkat semua, maka jumlah ASN Kukar semakin meningkat dan menambah beban belanja pegawai.

 

“Karena jumlah pegawai kita terlalu banyak untuk teman-teman yang baru diangkat, maka kita akan lakukan seleksi yang lebih ketat, maksudnya kontraknya satu tahun dulu, nanti kalau kinerjanya bagus akan kita perpanjang sampai lima tahun, jadi perlu diketahui bukan hanya kalian , semua pegawai termasuk saya dan kabag- kabag ini kinerjanya dievaluasi setiap dua tahun oleh tim penilai,” tegasnya.

 

Dan berkaitan dengan Tunjangan Penambahan Penghasilan untuk PPPK, Sunggono memberi penjelasan kemungkinan akan diberikan pada P3K fungsional tertentu, seperti tenaga kesehatan dan pendidikan.

 

“Karena pemberian TPP sudah diatur didalam Peraturan Bupati (Perbup) dan Perbup yang lama itu baru diatur hanya tenaga kesehatan dan guru, jadi mereka dulu yang bisa dibayar, yang lainnya nanti akan kita sesuaikan tentunya dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

 

Sekda juga berharap dengan pengangkatan ASN PPPK ini bisa memperbaiki kinerja dan bagi yang baru masuk di Setda Kukar agar segera menyesuaikan dan meniru hal-hal baik, terutama berkaitan dengan kinerja.

Pos terkait