Wacana Pengalihan PPPK ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Tunggu Kejelasan Kebijakan

Ilustrasi PPPK di Samarinda (ist)

Samarinda – Wacana pengalihan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda.

Anggota DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pihaknya belum ingin memberikan penilaian lebih jauh mengenai wacana tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tentu telah melalui berbagai pertimbangan.

Bacaan Lainnya

“Saya rasa pemerintah pusat ketika mengeluarkan kebijakan sudah dengan segala macam pertimbangannya. Jadi belum berani berkomentar lebih jauh. Kita harus lihat dulu,” ucap Ismail, Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan, apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, maka akan terjadi perubahan status kepegawaian bagi PPPK yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah. Para PPPK nantinya berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat.

“Statusnya otomatis sudah berubah dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat. Selain pengurangan beban daerah untuk gaji,” paparnya.

Menurut Ismail, pengalihan kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian dan pembiayaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi tata kelola pemerintahan di daerah.

Pasalnya, setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat biasanya akan diikuti dengan aturan turunan yang perlu disesuaikan oleh pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ia menilai kejelasan regulasi menjadi hal penting, terutama terkait pembagian kewenangan, pembiayaan, serta dampak kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pasti ketika ada satu kebijakan dari pemerintah pusat, berefek kemudian ke pemerintah daerah, termasuk turunan-turunan kebijakan yang ada di bawahnya. Nanti pasti kemudian menyesuaikan,” pungkasnya.

Ismail menegaskan DPRD Samarinda masih akan melihat perkembangan kebijakan tersebut sebelum menentukan sikap lebih jauh. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempersiapkan langkah penyesuaian setelah aturan resmi diterbitkan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Jadi kita tunggu dulu seperti apa kebijakannya,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Pos terkait