12 Pelajar SMPN 8 Terjerat Narkoba, DPRD Dorong Penguatan Program Pencegahan Narkoba

Ilustrasi narkoba (ist)

Samarinda — Kasus 12 pelajar SMP Negeri 8 Samarinda yang dinyatakan positif narkoba menjadi alarm bagi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Samarinda. DPRD Samarinda mendorong evaluasi menyeluruh agar kebijakan pencegahan narkoba tidak berhenti pada regulasi, tetapi berjalan efektif di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kasus tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga vertikal dengan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Menurut Sri Puji, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya.

“Pencegahan itu sebenarnya tanggung jawab bersama. Cuma implementasinya tidak berjalan mulus karena banyak hal,” kata Puji, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, BNN dan pemerintah daerah memiliki mekanisme serta penganggaran masing-masing dalam menjalankan program pencegahan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusi agar pelaksanaan P4GN dapat berjalan lebih terintegrasi.

Sri Puji mendorong adanya penguatan koordinasi sehingga program yang dijalankan BNN dan pemerintah daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi tersebut, menurutnya, perlu menyentuh berbagai sektor, terutama lingkungan pendidikan.

Selain Dinas Pendidikan, ia menyebut sejumlah OPD seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Sosial, serta pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu mengambil peran.

Menurutnya, persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga menyangkut pendidikan, keluarga, perlindungan anak, dan kondisi sosial masyarakat.

Kasus 12 pelajar SMP Negeri 8 tersebut, kata Sri Puji, semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Perda P4GN di Samarinda.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan program pencegahan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar berjalan secara berkelanjutan hingga tingkat sekolah dan lingkungan masyarakat.

“Semua OPD ikut bertanggung jawab, tetapi implementasinya memang tidak mudah,” ujarnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait