Samarinda – DPRD Kota Samarinda bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda membahas penguatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Pembahasan tersebut dilakukan melalui audiensi yang melibatkan BNN Kota Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah upaya memperkuat edukasi mengenai bahaya narkotika di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, selama ini materi terkait pencegahan narkotika sebenarnya telah terdapat dalam kurikulum pendidikan. Namun, belum ada mata pelajaran khusus yang secara spesifik membahas persoalan narkotika.
“Selama ini kurikulumnya sudah ada, tapi tidak secara satu pendidikan khusus tentang narkotika,” ujar Puji saat ditemui awak media, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai pembentukan mata pelajaran baru khusus narkotika perlu dipertimbangkan secara matang. Sebab, penambahan mata pelajaran dapat berdampak terhadap beban waktu belajar peserta didik.
“Kalau kita integrasikan dengan membuat mata pelajaran baru, itu akan menambah waktu. Ini akan mengganggu,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, BNN Kota Samarinda juga menyampaikan contoh penerapan program serupa di Provinsi Bangka Belitung. Di daerah tersebut, materi pencegahan narkotika diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Puji menjelaskan, program tersebut dikenal dengan nama kurikulum IKAN. Konsepnya tidak menjadikan pencegahan narkotika sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan memasukkan materi tersebut ke dalam beberapa mata pelajaran yang sudah ada.
“Di sana ada namanya kurikulum IKAN, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran tadi mulai dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMP,” jelasnya.
Menurut Puji, pola integrasi tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Samarinda dalam memperkuat edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. (Adv/ DPRD Samarinda)








