Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti minimnya dukungan anggaran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Menurut Sri Puji, keterbatasan anggaran menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, BNN merupakan institusi vertikal yang memiliki peran penting dalam menangani persoalan narkotika di daerah.
“BNN Kota Samarinda ini anggarannya minim, padahal ini adalah institusi vertikal,” ucap Puji, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan apabila melihat kasus narkotika yang terjadi di Kota Samarinda. Tingginya kasus narkotika membuat upaya pencegahan dan pemberantasan membutuhkan dukungan lebih besar, baik dari sisi anggaran maupun program.
“Dengan kasus-kasus yang ada di Kota Samarinda yang Samarinda menjadi nomor satu di Kalimantan Timur, lalu juga nomor berapa gitu di Indonesia, itu seakan-akan perhatian pemerintah ini separuh hati. Anggarannya kecil tapi harapannya terlalu besar,” katanya.
Sri Puji menegaskan, penanganan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada BNN maupun aparat penegak hukum. Diperlukan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga lingkungan terkecil seperti rukun tetangga (RT).
Ia mendorong agar sosialisasi mengenai bahaya narkotika terus diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.
“Sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat RT sampai ke lembaga-lembaga lainnya,” tegasnya.
Menurutnya, sosialisasi harus menyentuh berbagai kelompok masyarakat, terutama anak dan remaja yang rentan terpengaruh lingkungan. Peran keluarga juga penting melalui pengawasan dan komunikasi yang baik.
Sri Puji berharap pemerintah memberikan dukungan lebih optimal kepada BNN sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga. Dengan anggaran yang memadai dan partisipasi masyarakat, upaya P4GN di Samarinda diharapkan berjalan lebih maksimal dan mampu menekan penyalahgunaan narkotika. (Adv/ DPRD Samarinda)








