Tenggarong – Proses penegasan dan penetapan batas wilayah desa di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hingga kini belum mencapai titik final.
Hal itu terungkap dalam rapat yang digelar DPRD Kukar bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, beberapa hari lalu.
Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menyebut belum ada satu pun dari 19 desa di Tabang yang batas wilayahnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
“Hingga saat ini, belum ada satu pun dari 19 desa di Kecamatan Tabang yang batas wilayahnya telah ditegaskan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu penyebab lambatnya proses penetapan adalah belum tercapainya kesepakatan antar desa. Namun, apabila kesepakatan tetap tidak terwujud, Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan batas desa melalui Perbup.
“Jika tidak ada kesepakatan, sesuai regulasi yang berlaku, Bupati dapat menetapkan batas desa,” jelas Poino.
Ia menegaskan, kejelasan batas wilayah penting untuk mendorong efektivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami mengharapkan keputusan yang memberikan kepastian hukum, sehingga proses pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Tabang bisa berjalan lebih efektif,” ungkapnya.








