Tenggarong – Kualitas penyelenggaraan Pilkades serentak di Indonesia semakin diperkuat melalui kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Luwu sebagai momentum untuk menegaskan pentingnya sharing pengalaman dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi demokrasi lokal.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPMD Kukar, ini tidak sekadar kunjungan kerja biasa. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa Kukar—dengan modal penyelenggaraan Pilkades serentak sebanyak dua kali—kini berfungsi sebagai sumber belajar bagi daerah lain.
“Diskusi antarwilayah seperti ini bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga membuka ruang untuk menemukan solusi bersama terhadap persoalan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan Pilkades,” ungkap Arianto pada Jumat (20/11/2025).
DPRD Kabupaten Luwu secara spesifik memilih Kukar untuk mempelajari tata kelola Pilkades yang dianggap transparan dan akuntabel. Tim DPMD Kukar memaparkan secara detail seluruh mekanisme, mulai dari landasan hukum, peraturan daerah, hingga strategi teknis di lapangan.
Dua aspek utama yang menjadi sorotan dalam diskusi ialah terkait dengan pembiayaan Pilkades penyusunan, alokasi, pertanggungjawaban anggaran Pilkades dan juga Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga integritas proses Pilkades dan memastikan partisipasi efektif masyarakat.
Arianto menegaskan bahwa tujuan utama sharing pengalaman ini adalah untuk terus memperbaiki tata kelola Pilkades agar lebih adaptif terhadap tantangan demokrasi lokal.
Pertemuan ini memperkuat pengalaman tiap daerah baik keberhasilan maupun tantangannya sebab masing-masing daerah mempunyai pengalaman yang berbeda dalam melangsungkan Pilkades.
“Kunjungan seperti ini sangat bermanfaat, karena melalui sharing pengalaman, kita bisa saling belajar dan memperkaya perspektif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa,” tutup Arianto,
diakhir dirinya berharap pola kolaborasi yang telah terbangun terus berlanjut dan membuahkan sistem Pilkades yang lebih matang di seluruh Indonesia.








