Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai kunci strategis untuk mendorong profesionalisme dan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat permukiman. Komitmen ini dipertegas melalui perpanjangan kerja sama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup seluruh ujung tombak pelayanan di desa.
Perjanjian yang diperbarui di Samarinda pada 13-14 November 2025 ini memastikan perlindungan jaminan sosial bagi Kepala Desa, seluruh perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT) se-Kukar. Langkah ini menegaskan visi pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko kerja yang dapat mengganggu alur pelayanan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyatakan perlindungan ini adalah prasyarat dasar. “Kami baru saja memperbaharui perjanjian kerja sama ini. Komitmen untuk mendaftarkan Kepala Desa, perangkat, BPD, hingga seluruh Pengurus RT sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menjadi agenda prioritas dan Insya Allah pada 2026 tetap menjadi program prioritas,” ujar Arianto, Rabu (19/11/2025).
Tidak berhenti pada aparatur resmi, DPMD Kukar kini tengah mengkaji perluasan cakupan peserta untuk menjamin kelompok-kelompok yang vital dalam pelayanan dasar. Arianto menyebut, analisis mendalam sedang dilakukan untuk memasukkan unsur lain di desa.
“Ke depan akan kami analisis kemungkinan perluasan peserta, seperti kader posyandu dan kelompok masyarakat lain di desa,” tambahnya. Perluasan ini didorong oleh pandangan bahwa setiap individu yang berkontribusi pada pelayanan dasar masyarakat harus mendapatkan perlindungan kerja.
Selain itu, DPMD Kukar juga secara tegas mendorong implementasi jaminan sosial bagi pekerja sektor konstruksi di desa.
“Kami mendorong agar kegiatan pekerjaan konstruksi di desa wajib membayarkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. Ini sudah diatur dalam regulasi dan wajib dilaksanakan,” tegas Arianto.
Dengan memperluas dan memperkuat perlindungan ini, Pemkab Kukar berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan minim risiko, sehingga pelayanan publik di tingkat desa dapat berjalan semakin profesional dan berkelanjutan.
“Semakin banyak pekerja yang terlindungi, semakin besar pula manfaat yang dirasakan dalam jangka panjang bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Arianto.








