Tenggarong – Kutai Kartanegara (Kukar) mencatatkan kemajuan signifikan dalam pembangunan desa. Sebanyak 237 desa di wilayah ini telah terbebas dari status tertinggal, menandai keberhasilan program pembinaan yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar sejak 2022.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama antara perangkat desa, kecamatan, serta dukungan lintas sektor di tingkat kabupaten.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, melibatkan perangkat desa, kecamatan, serta dukungan lintas sektor di tingkat kabupaten,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Ia menuturkan, sejak tiga tahun terakhir, DPMD fokus mendorong desa berkembang untuk segera naik status menjadi desa maju, dan selanjutnya ke level desa mandiri. Saat ini, terdapat 24 desa yang tengah dibina secara intensif agar dapat segera naik kelas.
“Kami terus melakukan pembinaan intensif agar desa-desa yang berkembang bisa segera berstatus desa maju dan selanjutnya menuju desa mandiri,” kata Arianto.
Upaya percepatan dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan dan sosialisasi indikator baru dalam penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Pembinaan mencakup aspek administratif, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
Menurut Arianto, kolaborasi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan desa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kami juga akan terus mendukung pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Selain aspek kelembagaan dan pelayanan dasar, DPMD Kukar juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor ekonomi desa. Pengembangan UMKM lokal dan perluasan akses digital menjadi fokus utama agar desa dapat memasarkan produk unggulan ke pasar yang lebih luas.
“Melalui langkah-langkah strategis ini, kami bertekad untuk mewujudkan kemandirian desa secara utuh, yang tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga daya saing dan keberlanjutan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal,” pungkas Arianto.








