Tenggarong – Posyandu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan segera hadir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar tengah bersiap mengkoordinir pelaksanaan Posyandi berbasis SPM. Penerapan ini sesuai aturan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.
Permendagri ini menyatukan fungsi Posyandu dalam enam bidang utama, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, sosial, pekerjaan umum, serta kegiatan interaktif pendidikan umum.
“DPMD dalam hal ini selaku pembina kelembagaan dan nanti ada enam OPD teknis terkait yang akan bertanggung jawab membina kader sesuai bidang,” beber Kepala DPMD Kukar, Arianto.
Nantinya, kata Arianto, koordinasi lintas OPD akan dikawal langsung oleh DPMD. Kemudian kader-kader Posyandu yang menangani bidang SPM akan dibina oleh masing-masing OPD terkait. “OPD tidak bisa jalan sendiri, jadi kami akan mengkoordinasikan supaya semua sektor bergerak bersama,” sebutnya.
Arianto menegaskan, Posyandu berbasisi SPM tidak hanya fokus pada pelayanan dasar untuk balita dan ibu hamil, tapi juga diperluas supaya bisa mencakup pelayanan sosial, lingkungan, hingga pendidikan masyarakat.








