APBD 2025 Kabupaten Kukar Telah Disahkan, Dana Akan Difokuskan Untuk Beberapa Sektor Termasuk Pendidikan

APBD 2025 Kabupaten Kukar Telah Disahkan, Dana Akan Difokuskan Untuk Beberapa Sektor Termasuk Pendidikan

Acuankaltim.com – Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kukar pada Sabtu (30/11/24) dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Junaidi, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten Kukar tahun 2025 telah disahkan, yang mana dana anggaran tersebut senilai 12 triliun.

Sekda Kukar Sunggono pun hadir dalam rapat ini beserta Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, Asisten III Dafip Haryanto, Kepala OPD serta semua Camat se-Kukar.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan kali ini, Sunggono menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah, menyampaikan terima kasih kepada unsur Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kukar yang telah berkontribusi dan menaruhkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD, dan kini akhirnya telah mendapatkan persetujuan.

“Persetujuan ini adalah perwujudan dari hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD yang dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Selain itu, juga merupakan hal yang penting mengingat fungsi APBD adalah sebagai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi hingga fungsi stabilisasi,” ungkapnya.

Pada dasarnya DPRD Kukar adalah mitra pemerintah, wajar jika keduanya harus selalu rukun guna menyukseskan pembangunan Kukar.

Dengan disetujuinya anggaran tahun 2025, selanjut disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua DPRD Kukar Junaidi yang ditemui usai acara, membeberkan APBD 2025 ini akan difokuskan dalam beberapa sektor strategis, antara lain pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan dalam sektor pendidikan.

Pengesahan APBD ini pun dilakukan secara transparansi sehingga melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat.

“Pengesahan APBD 2025 melalui proses yang panjang, kami ingin masyarakat bisa mendapat bagian yang adil dalam perencanaan ini,” pungkas Junaidi.

Pos terkait