Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menjelaskan pembahasan KUA-PPAS tersebut saat ini masih dilakukan secara umum. DPRD bersama pemerintah kota masih melihat sejumlah aspek dalam penyusunan arah kebijakan anggaran untuk tahun mendatang, Kamis (6/8/2026).
Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Vananzda, masih terdapat sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“DPRD mengusulkan paling tidak PAD kita berada di angka Rp1,5 triliun. Ini menjadi bahan pertimbangan. Paling tidak kita bisa melihat masih banyak ruang yang dapat menambah PAD kita,” jelasnya.
Ia mengatakan peningkatan PAD penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam membiayai berbagai program pembangunan. Anggaran tersebut nantinya diharapkan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan Kota Samarinda.
Di sisi lain, Vananzda mengungkapkan proyeksi APBD Kota Samarinda tahun 2027 kemungkinan mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi kemampuan belanja pemerintah daerah.
“Ke depan kita melihat anggaran mungkin masih sekitar Rp3 triliun lebih untuk 2027,” ujarnya.
Meski demikian, Vananzda mendorong agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap program yang langsung dirasakan masyarakat. Ia meminta Pemkot Samarinda lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dasar.
Menurutnya, pembangunan dan perbaikan drainase, pengerjaan parit, semenisasi hingga pengaspalan jalan merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Fokusnya pada program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Agenda ke depan mungkin lebih banyak pada infrastruktur, termasuk semenisasi, pengerjaan parit-parit, dan pengaspalan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Vananzda berharap pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan Pemkot Samarinda dapat menghasilkan arah kebijakan anggaran yang jelas dan realistis. Ia menekankan agar setiap pembahasan tidak berhenti pada proses rapat, tetapi benar-benar menghasilkan program yang dapat direalisasikan.
“Jangan sampai kita hanya berkumpul membahas anggaran antara DPRD dan pemerintah kota, tetapi akhirnya tidak jelas,” tegasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)








