Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai pengembangan sektor pariwisata di Kota Tepian masih belum dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Samarinda, mengingat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pengelolaan sektor pariwisata yang masih berada dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan bidang pemuda dan olahraga melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Kamis (6/8/2026).
Menurut Iswandi, luasnya cakupan tugas tersebut berpotensi membuat perhatian terhadap masing-masing sektor menjadi kurang maksimal. Ia menilai pariwisata membutuhkan fokus khusus, terutama dalam hal pengembangan destinasi, promosi, ekonomi kreatif, hingga peningkatan kunjungan wisatawan.
Iswandi menjelaskan, berdasarkan evaluasi Komisi II DPRD Samarinda, target pendapatan dari sektor yang dikelola Disporapar pada 2026 sekitar Rp1,4 miliar. Hingga Juni 2026, realisasi pendapatan telah melampaui Rp750 juta.
“Bagi kami yang perlu dilihat bukan hanya capaian pendapatannya, melainkan seberapa besar dukungan anggaran untuk mengembangkan sektor pariwisata,” jelasnya.
Ia memaparkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang membuat pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum berjalan optimal. Padahal, apabila dikelola dengan baik, sektor tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Kalau kita ingin pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, tentu harus ada dukungan yang sebanding,” ujarnya.
Iswandi pun mengusulkan adanya pemisahan OPD antara bidang pemuda dan olahraga dengan pariwisata. Menurutnya, pemisahan tersebut dapat membuat masing-masing perangkat daerah lebih fokus menjalankan program sesuai bidangnya.
“Kami melihat pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan fokus tersendiri. Begitu juga pemuda dan olahraga. Kalau dipisahkan, masing-masing dinas bisa lebih konsentrasi,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)








