SANGATTA – Pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur didorong memanfaatkan Dana Desa untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria (ATM). Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target eliminasi penyakit ATM pada 2030.
Dorongan itu disampaikan Triee Susanti Mandasari, PSM Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur, dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit ATM yang digelar Dinas Kesehatan Kutai Timur, baru-baru ini.
Forum yang berlangsung di Dinas Kesehatan Kutai Timur tersebut turut dihadiri Ketua PPTI sekaligus Ketua TP PKK Kutai Timur Hj. Siti Robiah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Yuwana Sri Kurniawati, serta perwakilan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, KPAD dan sejumlah kecamatan.
Triee mengatakan, Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 membuka ruang bagi desa untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
“Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan fisik. Ada ruang bagi desa untuk mendukung kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanggulangan AIDS, TBC dan malaria,” ujar Triee.
Menurutnya, penyakit ATM memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar persoalan kesehatan. Penyakit yang berlangsung lama dapat menurunkan produktivitas warga sekaligus menambah beban pengeluaran keluarga.
Untuk itu, pemerintah desa dapat memperkuat konsep Desa Siaga melalui edukasi PHBS, penyediaan sanitasi dan air bersih, pengelolaan lingkungan, hingga surveilans berbasis masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan.
Dalam penanganan TBC, desa juga dapat berperan dalam memastikan pasien menyelesaikan pengobatan. Bentuknya dapat berupa pendampingan keluarga, dukungan sosial, akses transportasi menuju fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi sesuai ketentuan.
“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan,” jelasnya.
Kebutuhan tersebut diharapkan masuk dalam Musyawarah Desa, RKPDes dan APBDes agar program kesehatan dapat berjalan berkelanjutan.(ADV/prokopim/Kutim)








