Waktu Perencanaan Jadi Sorotan, Bankeususdes Kutim Akan Dievaluasi

SANGATTA — Keterbatasan waktu perencanaan menjadi salah satu persoalan yang disampaikan pemerintah kecamatan dan desa dalam evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeususdes) di Kabupaten Kutai Timur.

Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Bankeususdes serta Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2026 yang digelar di Ruang Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutim, belum lama ini.

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, mengatakan keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan alokasi berdampak terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik. Waktu yang tersedia bagi desa menjadi semakin terbatas ketika SK diterbitkan mendekati akhir tahun anggaran.

Selain waktu, pelaksanaan juga menghadapi persoalan teknis administrasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Masukan lainnya datang dari Kepala Desa Sumber Agung, Marsam. Ia menyoroti pemahaman sejumlah Ketua RT yang masih menganggap Bankeususdes sebagai dana hibah mutlak milik RT.

Menurut Marsam, pemahaman tersebut dapat menimbulkan penolakan ketika pemerintah desa melakukan koreksi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sementara itu, Camat Rantau Pulung, Vita Nurhasanah, meminta pemerintah daerah memperkuat aturan pelaksanaan Bankeususdes. Ia mengusulkan agar regulasi baru mencantumkan sanksi yang jelas bagi pelaksana yang tidak taat aturan.

“Perlu dipertimbangkan pemberlakuan sanksi tegas, seperti penundaan atau tidak ditransfernya penyaluran pada tahun berikutnya apabila terjadi SiLPA yang disebabkan oleh kelalaian pelaksana,” tegas Vita.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kutim, Trisno, mengatakan berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan revisi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2025.

Menurut Trisno, proses perencanaan alokasi anggaran seharusnya diselesaikan pada Tahun N-1. Hal itu agar pemerintah desa mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun APBDes sebelum memasuki tahun berjalan.

“Fokus dan lokus pelaksanaan Bankeususdes tetap diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan di tingkat RT,” ujar Trisno.

Ia menegaskan pelaksanaan program juga harus memperhatikan prinsip kemudahan, efektivitas, transparansi dan kepastian hukum bagi pelaksana di desa serta kelurahan.

Pemkab Kutim kemudian menyepakati pembentukan Tim Kajian Khusus paling lambat tujuh hari setelah rapat. Tim terdiri atas Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum, DPMD, serta perwakilan kecamatan dan desa.

Tim akan merumuskan draf perbaikan Perbup dalam waktu satu bulan. Revisi regulasi ditargetkan rampung pada September hingga Oktober 2026.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait