Arianto Tegaskan Proses Pemekaran Tujuh Desa Baru Sudah di Ujung Pengesahan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, memastikan bahwa proses pembentukan tujuh desa baru kini telah memasuki tahap akhir.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, memastikan bahwa proses pembentukan tujuh desa baru kini telah memasuki tahap akhir.

Tenggarong – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, memastikan bahwa proses pembentukan tujuh desa baru kini telah memasuki tahap akhir.

Persiapan dokumen untuk diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur tengah diselesaikan sebagai bagian dari langkah final sebelum pengesahan di tingkat pusat.

Bacaan Lainnya

“Ini sudah proses ujungnya, nanti tinggal siapkan dokumennya untuk lampiran rekomendasi ke gubernur,” ujar Arianto saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Selasa (22/07/2025).

Ia menjelaskan bahwa setelah rekomendasi gubernur keluar, DPMD Provinsi Kalimantan Timur akan meneruskan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk pengeluaran kode desa definitif.

“Semoga proses ini tidak memakan waktu terlalu lama,” harapnya.

Langkah ini menyusul persetujuan DPRD Kukar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Tujuh Desa Baru yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang III. Ketujuh desa tersebut berasal dari status desa persiapan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan.

Adapun desa-desa yang akan dimekarkan yakni Jembayan Ilir dan Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu, Loa Duri Seberang di Kecamatan Loa Janan, Sumber Rejo di Tenggarong Seberang, Badak Makmur di Muara Badak, Tanjung Berukang di Anggana, serta Kembang Janggut Ulu di Kecamatan Kembang Janggut.

Arianto menekankan bahwa pemekaran desa bukan semata administratif, melainkan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan.

“Dengan terbentuknya desa definitif, akses pelayanan publik akan lebih dekat dan dana desa dapat didistribusikan secara lebih proporsional,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD Kukar yang telah memberikan persetujuan setelah melalui proses panjang, mulai dari kajian, kunjungan lapangan, hingga konsultasi lintas instansi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyebut pemekaran desa sebagai langkah penting untuk mempercepat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

“Kita harap dengan pemekaran desa baru bisa ada pemerataan pembangunan yang nanti akan membebani dana desa, tapi bisa merata distribusinya ke desa-desa,” ungkapnya.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Arianto optimistis bahwa proses pengesahan desa definitif akan berjalan mulus.

“Tinggal satu tahap lagi, dan kami siap kawal sampai ke Kemendagri,” tutupnya.

Pos terkait