Tenggarong – Komitmen Pemerintah (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun dari tingkat bawah kembali diwujudkan melalui peresmian infrastruktur kelurahan serta penguatan kelembagaan masyarakat di Kelurahan Bukit Biru.
Peresmian itu dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama jajaran terkait pada Februari 2025 lalu. Bupati Edi mengatakan telah meresmikan berbagai publik secara serentak, mulai dari posyandu, bak sampah, hingga gedung Balai Pertemuan Umum (BPU).
Tidak hanya itu, Edi juga melantik Ketua RT, pengurus Lembaga Adat, serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada pengurus PKK-RT dan Kelompok Wanita Tani (KWT-RT).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk menyatukan pembangunan fisik dan sosial secara simultan—membangun infrastruktur sambil memperkuat pondasi sosial kemasyarakatan.
Plt Lurah Bukit Biru, Seri Herlinawati, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat RT sangat penting untuk mendukung efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menyebut jumlah RT di Bukit Biru kini bertambah menjadi 26, menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan wilayah. “SK sudah kami serahkan kepada seluruh lembaga yang baru dilantik. Ini jadi dasar legalitas mereka dalam bertugas, termasuk untuk Ketua RT, Lembaga Adat, dan PKK-RT,” ungkap Seri.
Seri menambahkan Bukit Biru menjadi kelurahan pertama di Kukar yang menerapkan pembentukan PKK-RT dan KWT-RT, sesuai regulasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Keberadaan dua lembaga ini bertujuan untuk menghidupkan kembali peran ibu-ibu dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial di lingkungan RT masing-masing.
“PKK-RT dan KWT-RT dibentuk awal Januari 2025 dan akan bertugas hingga 2029. Program ini akan membawa dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan ekonomi lokal,” jelasnya.
Tak hanya pembangunan kelembagaan, pembangunan fisik juga mendapat perhatian khusus. Gedung BPU yang baru diresmikan kini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari rapat RT, pelatihan, hingga kegiatan sosial. Begitu pula dengan posyandu dan fasilitas lingkungan lainnya yang dibangun demi mendekatkan layanan dasar kepada warga.
Guna meningkatkan semangat partisipasi, pihak kelurahan juga menginisiasi lomba antar-PKK dan KWT tingkat RT. Kinerja terbaik akan diapresiasi dengan uang pembinaan, piagam penghargaan, serta dukungan pengembangan program, termasuk dalam pemanfaatan lahan untuk Tanaman Obat Keluarga (Toga).
“Dengan sinergi pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan ini kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Bukit Biru tidak hanya terlihat dari fisik, tetapi juga terasa manfaatnya secara sosial dan ekonomi oleh warga,” tutup Seri.
Kelurahan Bukit Biru pun kini tampil sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat di Kukar, mengintegrasikan penguatan struktur sosial dan fisik demi menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aktif dan sejahtera.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menyampaikan pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Bahkan Bupati Kukar Edi Damansyah juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai desa guna memastikan kebutuhan dan kondisi riil warganya.
“Pak bupati itu rutin meninjau ke kelurahan dan desa, memastikan langsung pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan dan berdampak ke masyarakat,” tuturnya.








