Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka ruang bagi desa-desa untuk membentuk kelompok masyarakat hukum adat, dengan syarat penyusunan data etnografi yang lengkap dan sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa keberadaan data etnografi menjadi prasyarat utama dalam proses pembentukan tersebut.
Dokumen ini menjadi dasar untuk menetapkan identitas, struktur sosial, serta aktivitas masyarakat adat.
“Jika data etnografi ini lengkap, desa bisa membentuk kelompok masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur oleh pemerintah,” kata Arianto, pada Jumat (4/7/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan kelompok hukum adat tidak bisa dilakukan secara instan. Ada sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa bersama komunitas adatnya. Karena itu, pendampingan teknis menjadi bagian penting dari strategi DPMD.
“Hal ini dapat dilakukan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu, kami mendampingi desa-desa yang berpotensi membentuk masyarakat hukum adat dalam penyusunan data etnografinya,” jelasnya.
Melalui upaya ini, pemerintah daerah berharap masyarakat adat di Kukar mendapatkan pengakuan yang sah secara hukum sekaligus perlindungan atas hak-hak budaya mereka.
“Harapannya, kelompok masyarakat hukum adat di Kukar dapat tumbuh secara mandiri dan kuat, didukung oleh dokumen yang sah dan proses yang partisipatif,” tutupnya.








