Desa di Kukar Mulai Susun RKPDES 2026 dan Tambahan RPJMDes Akibat Perpanjangan Masa Jabatan

Seluruh desa di Kutai Kartanegara (Kukar) telah memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).
Seluruh desa di Kutai Kartanegara (Kukar) telah memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).

Tenggarong – Seluruh desa di Kutai Kartanegara (Kukar) telah memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).

Penyusunan ini juga dibarengi dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), menyusul perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa tahapan penyusunan sudah berjalan sejak April lalu. Pada tahap awal, desa diwajibkan membentuk tim penyusun RKPDES yang bertugas mengumpulkan data dan menyusun bahan awal perencanaan.

“Tim ini menyusun data berdasarkan RPJMDes, aspirasi masyarakat, dan hasil reses BPD untuk menjadi dasar dalam musyawarah desa,” ujarnya pada Rabu (2/7/2025).

Setelah terbentuk, tim tersebut menyusun dokumen yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada bulan Juni kemsrin. Selanjutnya, dokumen itu dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) pada bulan Juli untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

“Penetapan dokumen RKPDES paling lambat dilakukan pada 30 September. Dokumen ini nantinya menjadi dasar penyusunan APBDES 2026 yang ditetapkan maksimal pada akhir Desember 2025,” terangnya.

Saat ini, seluruh desa di Kukar telah membentuk tim RKPDES dan sedang menyusun dokumen perencanaan secara bertahap. DPMD berharap proses ini berjalan lancar dan berkelanjutan hingga tahap pengesahan.

Di sisi lain, Arianto menekankan bahwa tahun ini desa menghadapi beban kerja ganda karena harus menyusun dua dokumen sekaligus.

Selain RKPDES, desa juga wajib menyusun revisi RPJMDes untuk menyesuaikan dengan tambahan masa jabatan kepala desa yang diperpanjang.

“Jadi kerja teman-teman desa tahun ini cukup berat. Selain RKPDES, mereka juga harus menyusun dokumen RPJMDes tambahan untuk tambahan masa jabatannya,” pungkasnya.

Pos terkait