Dispora Kaltim Buka Kesempatan Pihak Ketiga Kerja Sama Tingkatkan PAD

Foto : Kabag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga (PPO) Dispora Kaltim, Armen Ardianto.

Acuankaltim.com,Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang kerja sama dengan pengelola pihak ketiga guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan fasilitas olahraga.

Kabag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga (PPO) Dispora Kaltim, Armen Ardianto, menjelaskan bahwa ada beberapa venue di lingkungan Dispora Kaltim yang dapat digunakan untuk keperluan komersial, asalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Bacaan Lainnya

“Siapapun yang melakukan aktivitas event, konser pemuda, atau kegiatan UMKM, silakan ajukan surat ke bagian TU UPTD PPO sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” ungkap Armen.

Armen juga menegaskan bahwa masyarakat yang berminat menyewa tempat bisa langsung berkoordinasi dengan pihaknya.

“Silakan hubungi kontak person yang tersedia. Kami juga berharap pemohon dapat memberikan surat resmi terkait kegiatan dan tujuan yang akan dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Armen menjelaskan bahwa pihak penyewa diwajibkan mempresentasikan master plan atau perencanaan kegiatan mereka.

Presentasi ini bertujuan untuk mendiskusikan dan meminimalisir potensi kendala yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.

“Seyogianya, siapapun berhak menggunakan fasilitas, namun harus sesuai dengan perda yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa kondisi Stadion Utama Palaran saat ini cukup memprihatinkan, namun tetap bisa digunakan.

“Stadion ini kondisinya memang memprihatinkan sejak PON 2008, namun masih layak dipakai, seperti konser Sheila On 7 kemarin,” jelasnya.

Armen menambahkan bahwa sistem pembayaran sewa fasilitas menggunakan metode QRIS, di mana dana langsung masuk ke kas negara. Pembayaran secara tunai tidak diperbolehkan untuk mencegah adanya pungutan liar.

“Wajib menyertakan STS (Surat Tanda Setor) sebagai bukti pembayaran resmi. Jika ada pembayaran tanpa STS, itu berarti tidak legal dan bisa dianggap pungli,” tegasnya.

Lebih lanjut, Armen berharap dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami ingin semua fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dengan sistem yang mumpuni dan transparan,” pungkasnya.(Adv)

Pos terkait