Acuankaltim.com,Samarinda – Minimnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan penarikan retribusi di kawasan GOR Sempaja.
Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kaltim, Armen Ardianto, menyatakan bahwa meskipun upaya penegakan aturan telah dilakukan, kebijakan tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Upaya penegakan terhadap Perda No.1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah sudah kita jalankan. Penarikan retribusi telah diterapkan di Stadion Palaran, namun untuk GOR Sempaja masih terkendala minimnya partisipasi masyarakat,” ungkap Armen.
Ia menambahkan bahwa perawatan dan pengelolaan fasilitas di kawasan GOR Sempaja memerlukan biaya ekstra, mencakup biaya listrik, air, kebersihan, dan pemeliharaan lainnya.
“Segala aspek pemeliharaan di sini membutuhkan biaya yang cukup besar, dan untuk itu dibutuhkan kontribusi dari masyarakat melalui pajak dan retribusi,” jelasnya.
Armen juga menyebutkan bahwa kebijakan penarikan retribusi sebenarnya pernah diberlakukan sebelum pandemi Covid-19 dengan tarif sebesar dua ribu rupiah.
Namun, selama pandemi, semua aktivitas dihentikan, dan retribusi ditiadakan.
“Ketika sudah gratis, masyarakat jadi terbiasa dengan kondisi tanpa retribusi, dan kini menginginkan kebijakan tersebut tetap gratis,” jelas Armen.
Menurut Armen, retribusi yang dikumpulkan sebenarnya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di GOR Sempaja.
“Padahal uang retribusi itu nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan fasilitas,” lanjutnya.
Sejak Perda No.1 Tahun 2024 disahkan oleh DPRD Kaltim, Dispora Kaltim belum berhasil menerapkan kebijakan ini di GOR Sempaja.
“Ada yang mendukung, namun juga banyak yang menolak. Karakter masyarakat di sini beragam, sehingga dibutuhkan edukasi dan pemahaman bersama. Perda ini sudah disahkan sekitar sembilan bulan, tetapi masih terkendala partisipasi masyarakat,” pungkasnya.(Adv)








