Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat tata kelola perencanaan desa menyusul perubahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun.
Perubahan ini mendorong setiap desa untuk segera melakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).
“Selama dua minggu terakhir, kami melakukan pendampingan setiap hari kepada lima angkatan desa-desa di wilayah BKT Negara. Ini terkait review RPJMDES, karena masa jabatan kepala desa yang sebelumnya berakhir di 2025, kini diperpanjang sampai 2027,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, pada Jumat (20/6/2025).
Arianto menjelaskan, mayoritas dokumen RPJMDES sebelumnya disusun berdasarkan masa jabatan enam tahun.
Seiring dengan perubahan regulasi, desa diminta menyusun dokumen tambahan untuk dua tahun ke depan, atau menyusun ulang bagi desa yang belum memiliki RPJMDES yang sesuai dengan ketentuan terbaru.
“Pendampingan dilakukan secara bertahap dan terstruktur, agar setiap desa dapat menyusun tambahan RPJMDES secara tepat dan sesuai dengan regulasi. Kami juga mendampingi musyawarah desa untuk penyusunan RPJMD yang baru, termasuk tahapan RKPDES dan APBDES,” jelasnya.
DPMD Kukar menargetkan seluruh desa di wilayah BKT Negara sudah menyelesaikan penyesuaian dokumen RPJMDES paling lambat pada Juli 2025.
Arianto menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan masa jabatan kepala desa agar pembangunan desa tetap berjalan sesuai arah kebijakan jangka menengah.
“Kami berharap paling lambat bulan Juli seluruh desa sudah memiliki dokumen tambahan atau review RPJMDES sebagai bentuk penyesuaian terhadap masa jabatan kepala desa yang baru,” tegasnya.
Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan pendampingan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan akuntabel.
“Kami berharap, dengan pendampingan yang cermat, RPJMDES benar-benar menjadi acuan yang efektif dalam mendorong pembangunan desa yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Desa terbaru,” pungkasnya.








