DPMD Kukar Dorong Desa Anggarkan Isbat Nikah Terpadu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong seluruh pemerintah desa agar menganggarkan biaya pelaksanaan isbat nikah terpadu bagi warganya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong seluruh pemerintah desa agar menganggarkan biaya pelaksanaan isbat nikah terpadu bagi warganya.

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong seluruh pemerintah desa agar menganggarkan biaya pelaksanaan isbat nikah terpadu bagi warganya.

Hal ini disampaikan Kepala DPMD Kukar, Arianto, usai menghadiri kegiatan isbat nikah terpadu di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, beberapa hari yang lalu.

Bacaan Lainnya

Menurut Arianto, pelaksanaan isbat nikah tidak hanya menyangkut legalitas hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan emosional masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong desa turut aktif memfasilitasi kebutuhan warga dalam proses pencatatan pernikahan.

“Mendorong jajaran pemerintah desa yang ada di seluruh Kukar bisa menganggarkan biaya isbat nikah terpadu,” ujarnya, pada Selasa (17/6/2025).

Ia menjelaskan, anggaran desa dapat digunakan untuk membayar biaya administrasi pasangan, menyediakan gedung pelaksanaan, konsumsi, hingga pelaminan. Bahkan, desa bisa memberikan kenang-kenangan agar acara berkesan bagi pasangan yang selama ini belum tercatat secara resmi.

“Kalau pasangan ini melaksanakan kesan pernikahannya dengan acara yang ramai, ada pelaminan, kemudian ada makan-makan dan mengundang orang banyak, maka nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah desa,” katanya.

Arianto menyebut pelaksanaan isbat nikah terpadu merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Disdukcapil, bersama Kementerian Agama Kukar dan Pengadilan Agama Tenggarong. Tujuan utamanya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen legal pernikahan.

“Inovasinya adalah isbat nikah ini tujuannya bagaimana nanti memberikan kesadaran kepada warga yang ada di desa maupun kelurahan yang selama ini pernikahannya belum memiliki dokumen administrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa manfaat utama dari isbat nikah bukan hanya soal legalitas, melainkan juga memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

“Nanti ke depan anak-anak mereka bisa memiliki akta kelahiran dengan orang tua yang jelas, juga bisa memiliki KK dengan orang tua yang jelas,” tutupnya.

Pos terkait